Berita Lhokseumawe
Pansus Telusuri Minimnya PAD dari RS Arun, MaTA: Taruhan Terhadap Kehormatan Kelembagaan DPRK
Kita pastinya sudah menyiapkan langkah selanjutnya untuk mengawal hal ini. Perlu diingat, hasil Pansus menjadi taruhan terhadap kehormatan kelembagaan
Penulis: Saiful Bahri | Editor: Nurul Hayati
lihat foto
"Pansus diharapkan dapat bekerja secara serius dan publik dapat menilai nantinya, apakah pihak pansus serius atau tidak. Kita juga mengingatkan pada Pansus, agar temuan nantinya tidak menjadikan barter anggaran dengan eksekutif. Pengalamannya sudah banyak. kalau hasil temuan pansus nantinya disetir. Kita pastinya sudah menyiapkan langkah selanjutnya untuk mengawal hal ini. Perlu diingat, hasil Pansus menjadi taruhan terhadap kehormatan kelembagaan DPRK nantinya," pungkas Alfian.
Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe
SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Beberapa waktu lalu sempat mencuat ke publik, terkait minimnya setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rumah Sakit Arun yang saat ini dikelola PT Pembangunan Lhokseumawe.
Dimana setoran PAD Kota Lhokseumawe hanya sebesar Rp 220 juta, dari yang ditargetkan Rp 1 miliar.
Didasari kondisi tersebut, muncul komentar dan pendapat dari berbagai kalangan, baik dari unsur legislatif, LSM, mau pun mahasiswa.
Bahkan informasi terakhir dihimpun Serambinews.com, Pansus DPRK Lhokseumawe kini juga sedang menelusuri hal tersebut.
Koordinator LSM MaTA, Alfian, dalam rilisnya, Selasa (1/6/2021), menyatakan, pihaknya telah menelusuri tentang pemdapatan Rumah Sakit Arun sejak 2019 dan 2020.
"Tenyata lumanyan tinggi dan ini sama sekali berbanding terbalik terhadap keterangan pihak pengelola PT Pembagunan Lhokseumawe (PTPL) kepada publik. Penelusuran kita via website resmi BPJS Kesehatan: www.bpjs-kesehatan.go.id. maka klaim pihak rumah sakit dan BPJS, sudah mencairkan sebagai berikut, pada tahun 2019 pihak rumah sakit terima sebesar Rp 36.672.671.755 dan tahun 2020 sebesar Rp 44.192.827.300 ," bebernya.
Baca juga: VIDEO Pria Telanjang Bulat Menyelinap ke Rumah Pak RT Terekam CCTV, Pelaku Kabur Bawa Benda Ini
Belum lagi, pemasukan rumah sakit dari jalur umum pasien yang berobat.
"Jadi sementara ini kita simpulkan, ada potensi kebocoran keuangan pada PAD sektor rumah sakit," katanya.
Jadi, kata Alfian, Pansus DPRK wajib menelusuri berapa pendapatan pasien jalur umum, selain dari BPJS.
Selanjutnya, Pansus juga penting menelusuri status apotek yang di rumah sakit tersebut saat ini.
Apakah masuk dalam manajemen rumah sakit atau atas pemilik pribadi.
"Pansus diharapkan dapat bekerja secara serius dan publik dapat menilai nantinya, apakah pihak pansus serius atau tidak. Kita juga mengingatkan pada Pansus, agar temuan nantinya tidak menjadikan barter anggaran dengan eksekutif. Pengalamannya sudah banyak. kalau hasil temuan pansus nantinya disetir. Kita pastinya sudah menyiapkan langkah selanjutnya untuk mengawal hal ini. Perlu diingat, hasil Pansus menjadi taruhan terhadap kehormatan kelembagaan DPRK nantinya," pungkas Alfian.
Baca juga: Baru Menikah, Pria Ini Syok Mengetahui Rahasia Busuk Istrinya Saat Temukan Video di Media Sosial
Mencuat pertama
