"Tetapi Pemerintah Aceh harus merencanakan uang itu mau dibelanjakan kemana, harus efektif dan efesien, dan berdasarkan persetujuan dewan," tutur dia.
“Harus ada skema rencana belanja yang disepakati bersama,” tambah Sekretaris Fraksi PKS DPRA ini.
Tetapi berkaca pada kinerja Pemerintah Aceh saat ini, Bardan mengaku masih ragu anggaran itu bisa terserap maksimal.
Untuk APBA murni saja, serapan anggaran ia sebutkan masih di bawah 20 persen. Padahal sudah memasuki bulan keenam atau satu semester.
“Jika dirinci baru sebatas bayar gaji, honor, dan biaya perjalanan dinas. Selebihnya biaya makan minum dan beban tetap,” ungkap Bardan.
Karena itu, Bardan kembali mengingatkan tentang pentingnya skema rencana belanja yang jelas, yang disepakati bersama antara DPRA dan Pemerintah Aceh.
Dan hingga hari ini Bardan mengakui bahwa DPRA belum menerima skema atau rencana apapun dari Pemerintah Aceh terkait APBA Perubahan 2021 itu.(*)
Baca juga: Saat Diajak Gabung Pemerintahan Jokowi, Prabowo Ceritakan Kisah Mao Tse-tung ke Para Pendukung
Baca juga: Kisah Sukses Siboen, Penghasilan dari Youtube Rp 150 Juta per Bulan
Baca juga: Harga Mobil Bekas Honda Jazz Keluaran Pertama Mulai dari Rp 60 Juta Per Juni 2021, Begini Fiturnya!