Baca tanpa iklan
Pembukaan Kota Maras
Semantara Presiden Turki Siprus Utara, Ersin Tatar menekankan bahwa keputusan untuk membuka Kota Maras itu adalah "inisiatif yang sangat penting" yang akan memungkinkan kembalinya mantan penduduk dan pemilik sah yang belum bisa pergi ke properti mereka selama bertahun-tahun.
"Tujuan kami adalah untuk menghilangkan keluhan di sini. Pembukaan kota Maras akan diwujudkan melalui Komisi Properti Tidak Bergerak, menghormati hak milik dan sesuai dengan hukum.
Dalam kerangka ini, dengan keputusan yang diadopsi oleh Dewan Menteri kami, status zona militer wilayah tersebut, yang setara dengan 3,5% dari kota Maras, akan dihapuskan dan fase kedua ekspansi Maras kami akan dimulai."
Tatar melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka, sebagai pemilik hak yang sama, bertekad untuk melindungi sumber daya alam di landas kontinen mereka sendiri di sekitar pulau bersama dengan Turki.
Baca juga: Film Kurulus Osman Tayang di NET TV, Drama Turki Penuh Konflik Berlatar Berdirinya Dinasti Utsmani
Baca juga: Turki Kutuk Pengadilan Tinggi Uni Eropa, Melanggar Kebebasan Beragama, Melarang Jilbab
Sejarah Terbaginya Siprus
Siprus telah terperosok dalam perselisihan selama beberapa dekade antara Yunani dan Siprus Turki, meskipun ada serangkaian upaya diplomatik oleh PBB untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif.
Serangan etnis yang dimulai pada awal 1960-an memaksa Siprus Turki untuk mundur ke daerah-daerah kantong demi keselamatan mereka.
Pada tahun 1974, kudeta Siprus Yunani yang bertujuan untuk aneksasi Yunani menyebabkan intervensi militer Turki sebagai kekuatan penjamin untuk melindungi Siprus Turki dari penganiayaan dan kekerasan.
Republik Turki Siprus Utara (TRNC) didirikan pada tahun 1983.
Proses perdamaian yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, belum memberikan solusi, termasuk inisiatif 2017 yang gagal di Swiss di bawah naungan negara-negara penjamin Turki, Yunani, dan Inggris.
Pemerintah Siprus Yunani memasuki Uni Eropa pada tahun 2004, tahun yang sama ketika Siprus Yunani menggagalkan rencana Annan PBB untuk mengakhiri perselisihan selama beberapa dekade.(Anadolu Agency)