Internasional

Turki Minta Bantuan Uni Eropa, Kebakaran Hutan Mematikan Tak Mampu Ditanggulangi

Editor: M Nur Pakar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Warga berjuang memadamkan kobaran api di Mugla, Distrik Marmaris, Turki, Senin (2/8/2021).

"Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana alam tersebut secara bersama-sama,” ujarnya.

Nas menambahkan UE dan Turki dapat memperkuat dan memperkuat kerja sama mereka dalam menanggapi bencana alam, terutama di kawasan Mediterania.

“Ini mungkin merupakan sumber daya termasuk pesawat, tenaga manusia, dan peralatan lain yang dapat digunakan bersama oleh negara-negara di kawasan yang akan disponsori oleh Turki dan UE,” katanya.

Meskipun ditawari bantuan oleh UE, Turki terus skeptis tentang beberapa anggota UE.

Sementara itu, kebingungan telah memicu teori konspirasi di balik penyebab kebakaran mendadak.

Tokoh pro-pemerintah menyalahkan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang karena memicu kebakaran atas perintah dari Athena.

Pada 29 Juli 2021, Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias menelepon timpalannya dari Turki Mevlut Cavusoglu untuk menyampaikan belasungkawa atas nyawa yang hilang akibat kebakaran hutan.

"Saya juga menyatakan kesiapan Yunani untuk memberikan bantuan jika diminta," cuitnya.

Turki, bagaimanapun, menolak tawaran bantuan pemadam kebakaran dari Yunani.

Turki dan Yunani diperkirakan akan merasakan efek dari suhu terpanas dari gelombang panas intens yang sedang berlangsung minggu ini, mencapai tingkat rekor Eropa.

Secara terpisah, bos mafia Turki di pengasingan Sedat Peker memperingatkan agar tidak ada provokasi setelah kebakaran.

Karena dapat digunakan untuk memicu orang-orang ultranasionalis untuk menyerang warga Kurdi.

Baca juga: Kebakaran Hutan di Turki Dinilai Seperti Neraka, Disebut Terparah selama 19 Tahun Terakhir

Tujuh anggota keluarga Kurdi di provinsi Anatolia Tengah di Konya baru-baru ini terbunuh setelah berbulan-bulan diancam dan serangan pisau oleh pelaku yang sama pada bulan Mei.

Di tempat lain, undang-undang baru yang memberikan kewenangan kepada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk membuka kawasan hutan untuk pembangunan telah menarik kritik yang signifikan.

Undang-undang yang mulai berlaku dengan tanda tangan presiden sedang ditantang atas kemungkinan membuka daerah yang baru-baru ini terbakar untuk pembangunan baru.(*)

Berita Terkini