Baca tanpa iklan
Termasuk dimana tes swab PCR atau antigen harus dilakukan pelamar untuk memnuhi persyaratan mengikuti ujian SKD.
Seperti dijelaskan BKN lewat postingan di akun Instagramnya, tes swab PCR atau antigen tidak harus dilakukan oleh peserta CPNS di faskes milik pemerintah.
Baca juga: Daftar Link Instansi Untuk Cek Pengumuman Jadwal SKD CPNS 2021
Tetapi bisa juga dilakukan di faskes milik swasta yang valid.
"Apakah tes swab PCR/antigen harus dilakukukan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah?
Tentu tidak, silakan melakukan swab PCR/antigen di fasilitas kesehatan yang valid baik swasta maupun pemerintah," jelas BKN menjawab pertanyaan yang sering muncul di kalangan peserta SKD.
Selain soal lokasi tes swab PCR/antigen, BKN juga memberikan penjelasan untuk pertanyaan-pertanyaan lain seputar aturan prokes untuk mengikuti SKD.
Berikut jawaban BKN untuk masing-masing pertanyaan, sebagaimana dikutip Serambinews.com dari postingan di akun Instagram resminya, Senin (30/8/2021).
- Pertanyaan: Apakah peserta wajib divaksin dosis pertama?
Penjelasan BKN: Mengacu pada rekomenddasi Satgas Penanganan Covid-19, peserta di Jawa, Madura, dan Bali atau JAMALI wajib sudah divaksin dosis pertama.
Kecuali bagi ibu hamil/komorbid/penyintas atau kondisi medis tertentu, silahkan membawa Surat Keterangan Dokter dari Faskes Pemerintah yang menyatakan peserta tidak bisa divaksin. - Pertanyaan: Bagaimana jika ketersediaan vaksin di daerah JAMALI tertentu terbatas dan sulit didapat?
Penjelasan BKN:
1. Pansel instansi berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 setempat tentang ketersediaan vaksin dan mobilisasi percepatan vaksinasi.
2. Jika ketersediaan vaksin pada H-3 belum mencukupi, maka Pansel intansi dapat memutuskan bahwa peserta tidak wajib divaksin.
Baca juga: Tes SKD CPNS Digelar September, Peserta Diminta Bawa Hasil Swab PCR dan Rapid Test Antigen
Baca juga: Peserta SKD CPNS di Nagan Raya Harus Miliki Surat Swab PCR, Pengesahan Nomor Saat Ujian
- Pertanyaan: Jika hasil swab/antigen jelang seleksi ternyata positif atau reaktif, apa langkah yang bisa diambil peserta untuk tetap bisa ikut seleksi?
Penjelasan BKN: Peserta yang dinyatakan positif Covid-19 H-1 ujian, silakan melaporkan kepada instansi untuk diajukan penjadwalan ulang dengan mengusulkan pada BKN.
Laporan kepada instansi harus dilakukan minimal H-1 ujian, jika dilaporkan sesudah jadwal ujian maka dinyatakan tidak hadir. - Pertanyaan: Bagaimana jika pada H-ujian peserta ternyata dinyatakan positif Covid-19?
Penjelasan BKN: Mengacu pada SE BKN 7/2021, jika pada hari pelaksanaan ujian peserta dinyatakan positif Covid-19, maka peserta melapor ke instansi untuk ditempatkan di ruangan khusus peserta positif Covid-19 di titik lokasi atau diusulkan penjadwalan ulang sesuai rekomendasi Tim Kesehatan Tilok. - Pertanyaan : Kapan peserta mengisi formulir Deklarasi Sehat?
Penjelasan BKN: Peserta seleksi CASN wajib mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di website sscasn.bkn.go.id dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. - Pertanyaan : Memungkinkan tidak instansi di masing-masing Tilok memfasilitasi layanan PCR/antigen?
Penjelasan BKN: Panselnas tidak merekomendasikan kerumunan peserta di Tilok ujian.
Tujuannya untuk menjaga keselamatan semua pihak baik sesama peserta maupun pihak penyelenggara termasuk masyarakat di masing-masing Tilok. - Pertanyaan : Bagaimana jika peserta yang pernah positif COvid-19 yang isoman mendapatkan surat rekomendasi tidak bisa divaksin?
Penjelasan BKN: Silakan melaporkan ke pihak Satgas Covid-19 setempat dan meminta surat keterangan dari Dokter RS/Faskes Pemerintah bahwa peserta belum dapat divaksin karena kondisi medis. - Pertanyaan : Bagaimana jika peserta ujian membawa surat vaksin/surat swab PCR/antigen yang dipalsukan?
Penjelasan BKN: Peserta yang terbukti membawa surat vaksin atau surat PCR/antigen palsu akan otomatis digugurkan atau didiskualifikasi dari kepesertaan seleksi karena dianggap melakukan penipuan.
(Serambinews.com/Yeni Hardika)