Baca tanpa iklan
Hal ini menunjukkan bahwa jurang kesenjangan antar penduduk di Provinsi Aceh perlahan mengalami penurunan. Data-data tersebut, mengindikasikan bahwa telah terjadi pergerakan pembangunan dari desa yang bergerak menuju kemajuan.
Dalam kesempatan itu Ir. Razali juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota beserta seluruh stakeholder pembangunan desa termasuk Tenaga Pendamping Profesional (TPP) P3MD Provinsi dan Kabupaten, yang telah bekerja keras dan berkolaborasi dengan baik untuk memastikan penyaluran dana desa terlaksana dan berdampak bagi masyarakat.
Tentunya kemajuan di Provinsi Aceh juga didorong oleh alokasi pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) serta pendanaan dari pihak swasta.
Kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat ini merupakan representasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga terbukti memberikan dampak positif bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh.
Dalam forum ini juga dilaporkan bahwa persentase realisasi Dana Desa Provinsi Aceh sudah baik berada pada kisaran 72.71% (28/9).
Realisasi Dana Desa di tahap kesatu sudah hampir tuntas 100%, tersisa 11 desa yang belum dapat dicairkan.
Dua desa diantaranya yaitu satu desa di Kabupaten Aceh Barat dan satu desa di Kabupaten Aceh Tamiang sudah tidak berpenduduk dikarenakan eksodus, sehingga Dana Desa tidak dapat diproses oleh KPPN.
Sedangkan Sembilan Desa lainnya sedang dalam proses penyusunan APBDes yang saat ini sedang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah setempat.
Untuk realisasi Dana Desa tahap kedua sudah tersalurkan sekitar 4.898 desa atau 75.39% (28/9), tersisa 1.599 desa (30.69%) yang saat ini masih terus diupayakan untuk dipercepat proses pencairannya.
Pencairan Dana Desa tahap ketiga masih terbilang cukup kecil, terdapat 651 desa atau sekitar 10.02% yang mencairkan Dana Desa.
Hal inilah yang akan menjadi konsentrasi bersama, untuk terus mengupayakan pencairan dana desa dengan optimal sampai akhir tahun anggaran 2021.
Selain itu, dilaporkan bahwa penggunaan Dana Desa untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT-DD) di Provinsi Aceh berjalan dengan baik.
Seluruh Desa di Provinsi Aceh telah menyalurkan BLT-DD kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan realisasi anggaran BLT-DD yang tersalurkan sebesar 89.67%.
Ir. Razali selaku Plt. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Deerah Tertinggal dan Transmigrasi menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan kebijakan-kebijakan relaksasi untuk mempercepat pencairan dana desa.
Di antaranya yaitu penyaluran Dana Desa untuk BLT dapat dilakukan setiap tiga bulan.