Sementara untuk sidak pasar, tambah Tanwier, sudah dilakukan ke wilayah barat Aceh dan saat ini sedang persiapan untuk dilakukan kegiatan serupa sama ke wilayah tengah dan timur Aceh.
Hasil temuan di lapangan, katanya, harga minyak goreng di pasaran belum mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 11.500/liter per 1 Februari 2022.
Baca juga: Minyak Goreng Mahal, Anggota DPRA Minta Pemerintah Stop Pengiriman CPO dari Aceh
Baca juga: Kelangkaan Minyak Goreng Curah Terus Berlanjut di Aceh
Rinciannya, sebut Tanwier, HET yang ditetapkan pemerintah untuk minyak goreng curah Rp 11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000/liter.
Terkait hal itu, menurut Tanwier, beberapa hari lalu dibentuklah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Aceh.
Sebab, dalam program minyak goreng kemasan satu harga itu, Kementerian Perdagangan menyerahkan pelaksanaan operasional di lapangan kepada Aprindo Pusat.
Dengan adanya Aprindo Aceh, ia berharap Aceh bisa mendapatkan kuota minyak goreng subsidi satu harga Rp 14.000/liter/orang dari Kementerian Perdagangan.
"Harapan paling besar dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Aceh agar pada bulan puasa nanti harga minyak goreng sudah normal," harapnya.
Tanwier juga menyebutkan, Aceh yang mempunyai 60.000 hektare lahan kelapa sawit merupakan salah satu provinsi penghasil CPO terbanyak di Indonesia.
Yang disayangkan adalah Aceh memang memiliki produksi sawit yang tinggi dan CPO-nya juga lumanyan, tapi provindi ini tidak memiliki pabrik minyak goreng.
“Pemerintah sudah menyiapkan beberapa lahan untuk lokasi industri dan diberi kesempatan untuk pengusaha-pengusaha lokal atau luar daerah untuk berinvestasi dengan membangun pabrik minyak goreng di Aceh," demikian Mohd Tanwier.
Anggota DPRA: Stop Kirim CPO ke Luar Aceh
Anggota Komisi III DPRA, Asrizal H Asnawi, meminta Pemerintah Aceh dan jajarannya untuk menyetop sementara pengiriman Crude Palm Oil (CPO) atau minyak nabati kelapa sawit dari Aceh ke luar daerah.
Baca juga: Disperindag Aceh Terus Koordinasi dengan Pusat dan Sidak Pasar, Terkait Kelangkaan Minyak Goreng
Ia bahkan meminta Polda Aceh dan jajaran untuk menutup sementara perbatasan Aceh-Sumatera Utara (Sumut) agar tak ada pengiriman CPO ke luar Aceh.
Permintaan itu disampaikan Asrizal menyahuti persoalan yang sedang dirasakan masyarakat Aceh saat ini yakni langka dan mahalnya minyak goreng--baik kemasan maupun curah--di seluruh kabupaten/kota.
Menurutnya, Aceh merupakan salah satu provinsi penghasil minyak nabati kelapa sawit yang lumayan tinggi (menurut data Kompas.com masuk 10 besar).