Bupati Bogor Ade Yasin Ditangkap KPK, Susul Sang Kakak Rachmat Yasin Telah Lebih Dulu Divonis

Editor: Faisal Zamzami
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Foto kiri: Bupati Bogor Ade Yasin. Foto kanan: Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/8/2020). KPK menahan Rachmat Yasin terkait kasus pemotongan uang SKPD dan penerimaan gratifikasi oleh kepala daerah di Kabupaten Bogor. Terbaru, Ade Yasin terkena OTT KPK pada Selasa (26/4/2022).

"Saya ucapkan innalillahi wainnailaihi rojiun. Saya menerima putusan lima tahun penjara tanpa menggunakan hak proses hukum selanjutnya," kata Rachmat.

Kasus gratifikasi Rachmat Yasin

Rachmat Yasin juga dijerat dalam kasus gratifikasi.

Terkait perkara itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 2 tahun 8 bulan penjara kepada mantan Bupati Bogor itu.

Putusan itu dibacakan majelis hakim yang diketuai Asep Sumirat pada 22 Maret 2021.

Hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap Rachmat lebih rendah daripada tuntutan dari jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni pidana penjara selama 4 tahun 2 bulan.

Hakim Asep juga menghukum Rachmat dengan pidana denda sebesar Rp 200 juta.

Jika tak mampu membayar, maka Rachmat harus menjalani tambahan waktu di penjara selama 2 bulan.

Dalam kasus itu, Rachmat disebut menerima gratifikasi dari SKPD Kabupaten Bogor dengan total sekitar Rp 8,9 miliar.

Gratifikasi itu disebut untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada 2013 dan Pemilu 2014.

Bentuk gratifikasi lain yang didapat Rachmat Yasin adalah berupa tanah seluas 170.442 hektar yang terletak di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

Dalam sidang terbukti tanah itu diberikan oleh seorang pengusaha bernama Rudy Wahab untuk keperluan pengurusan izin pembangunan pesantren.

Majelis hakim menyatakan, mantan Bupati Bogor itu terbukti bersalah sesuai dakwan pertama, yakni Pasal 12 B juncto Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga: Ribuan Guru di Pidie Belum Terima THR, Muhammad Nur : Harus Dibayar Serentak

Baca juga: VIDEO - Istri Seorang Polisi Menipu 179 Warga dengan Investasi Bodong, Kerugian Capai 4 Miliyar

Baca juga: Ucapan Selamat dari Keluarga Besar Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Kompas.com dengan judul "Ade Yasin dan Rachmat Yasin, Kakak Adik yang Berujung Ditangkap KPK"

Berita Terkini