Baca tanpa iklan
SIGLI - DPRK Pidie menemukan proyek jembatan Jumphoih Adan, Kecamatan Mutiara Timur belum ditender oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat.
Anggaran untuk pembangunan jembatan yang melintasi Krueng Tiro itu Rp 7,5 miliar bersumber dari APBK 2022.
Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail SPdI MPA kepada Serambi, Rabu (15/6/2022), mengatakan, dirinya kecewa karena jembatan Jumphoi Adan belum juga ditender.
Padahal, penetapan APBK Pidie 2022 sudah disahkan paling awal dibandingkan tahun lalu.
Menurutnya, penetapan APBK Pidie tahun 2022 dilakukan 17 November 2021.
Artinya, 13 hari lebih cepat dari regulasi yang ditentukan.
Sebab, penetapan APBK setiap tahunnya dilakukan pada 30 November.
Ia menjelaskan, hingga pertengahan tahun 2022, proyek tersebut belum dieksekusi.
Padahal, ia sudah mengingatkan dalam pidatonya sebagai Ketua DPRK Pidie saat sidang paripurna usul pemberhentian bupati dan wakil bupati tanggal 7 Juni 2022, agar menjadi perhatian serius bupati.
Baca juga: Ditemukan Kerugian Negara Rp 362 Juta, Mantan Keuchik Jumphoih Adan Pidie Jadi Tersangka
Baca juga: Jaksa Periksa 13 Saksi Kasus APBG Gampong Jumphoih Adan Pidie
Menurut Mahfuddin, jembatan itu merupakan perjuangan panjang dewan, terutama bagi ia yang selalu menfollow up progran itu supaya menjadi prioritas tahun 2022.
"Saya sudah tiga kali turun ke lapangan meninjau jembatan itu.
Sebab, sudah tujuh tahun terbengkalai," tegas politikus Partai Aceh.
Menurutnya, masyarakat dua kecamatan, baik Mutiara Timur dan Mutiara sangat membutuhkan jembatan tersebut.
Sarana penyebrangan itu dapat mempersingkat jalur transportasi bagi warga maupun anak berangkat ke sekolah.
Kata Mahfuddin, sebenarnya tahun 2020 sudah pernah dianggarkan Rp 7 miliar untuk jembatan itu, tapi akhirnya kandas karena terjadi recofussing akibat pandemi Covid 19.
"Tahun 2022, kita perjuangkan lagi melalui Dinas PUPR Pidie.
Tapi, faktor inflasi harga sehingga ditetapkan pagu Rp 7, 5 miliar," sebutnya.
Menurutnya, pembangunan jembatan itu salah satu program strategis Pemkab tahun 2022, tapi faktanya sampai saat ini belum kunjung ditender.
Mahfud menilai kalau Dinas PUPR Pidie sangat lemah dalam mengeksekusi anggaran.
"Entah apa kerja Kadis PUPR Pidie sekarang? Kalau tidak mampu bekerja silahkan mundur saja kadisnya, kasih kesempatan kepada orang lain,” ungkapnya.
“Saya sempat menelepon Kadis PUPR Pidie, Buchari, tapi ponselnya tidak pernah aktif.
Akhirnya saya telpon sekretaris dinas meminta kejelasan kapan ditender jembatan ini.
Akhirnya dijawab dalam waktu segera pak.
Kami mendesak bupati di akhir jabatannya, agar mengevaluasi kadis yang bandel yang tidak bisa bekerja untuk rakyat Pidie," tambahnya.
Dikatakannya, pembangunan jalan menuju jembatan Pasie Jeumerang Pusong, Kecamatan Kembang Tanjong juga belum ditender.
Menurutnya, ada keanehan di akhir jabatan bupati tata kelola bukannya semakin baik, tapi kian hancur lebur.
Seharusnya setiap tahun semakin baik realisasi anggaran.
" DPRK selalu mendorong Pemkab, di setiap sidang maupun rapat supaya tepat waktu dalam menyampaikan dokumen pembahasan anggaran, agar realisasi program berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku," pungkasnya.
HP Tak Aktif
Sekda Pidie, H Idhami SSos MSi yang dihubungi Serambi, Rabu (15/6/2022) mengungkapkan, terkait konfirmasi proyek jembatan Jumphoih Adan yang belum ditender, agar menghubungi Kepala Dinas PUPR.
" Maaf, saya lagi rapat, tolong konfirmasi dengan Dinas PUPR Pidie," ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas PUPR Pidie, Buchari AP MSi yang dihubungi, Serambi, Rabu (15/6/2022), gagal dikonfirmasikan karena ponselnya tidak aktif. (naz)
Baca juga: Inspektorat Pidie Audit APBG Jumphoih Adan
Baca juga: Ketua DPRK Pidie Tinjau Jembatan Jumphoih Adan yang Mangkrak