Baca tanpa iklan
Menurut Tito, masing-masing lembaga bisa mengusulkan tiga nama soal calon kepala daerah.
Nama-nama tersebut bakal dibawa ke tim penilaian akhir atau TPA sebelum diserahkan ke Presiden Joko Widodo.
Sidang TPA diikuti sejumlah pejabat eselon satu kementerian dan lembaga terkait.
Kemudian, nama-nama tersebut dikerucutkan menjadi tiga nama yang akan diusulkan ke Jokowi.
Sistem ini digunakan untuk merespons aspirasi dari sejumlah kalangan yang meminta agar penunjukan Pj kepala daerah lebih demokratis dan terbuka.
Tito mengatakan sistem ini akan diterapkan dalam pemilihan Pj kepala daerah di Aceh pada Juli nanti.
Mendagri sudah mengirimkan surat ke DPRA yang meminta pengajuan tiga nama calon Pj kepala daerah.
Beberapa hari lalu, Ketua DPRA, Saiful Bahri alias Pon Yaya, mengaku sudah menerima surat dari Kemendagri yang meminta pengusulan tiga nama calon Pj Gubernur Aceh.
Pon Yaya mengatakan akan bermusyawarah dengan fraksi-fraksi untuk merekomendasikan tiga nama calon pj gubernur.
Namun, Pon Yaya secara pribadi mengatakan bahwa penunjukan Pj Gubernur Aceh sepenuhnya kuasa dan wewenang Presiden Jokowi.
Karenanya, siapa pun yang ditunjuk nanti adalah figur yang baik untuk Aceh.
Ia berharap yang dikirim menjadi Pj Gubernur Aceh jangan menjadi “penyakit”.
Orang Aceh ini memang sudah sakit, jadi yang dikirim ke Aceh itu adalah obat untuk menyembuhkan penyakit.
Ya, penunjukan perwira militer aktif sebagai pj kepala daerah memang mendapat berbagai protes serta menimbulkan ketakutan sejumlah daerah yang sedang menanti penentuan nama penjabat gubernur dan bupati/wali kota.
Semua daerah berharap Pemilu 2024 bisa terlaksana dalam situasi yang baik sehingga hasil pemilunya juga baik atau berkualitas.
Untuk itulah, semua daerah berharap, pj kepala daerah yang ditunjuk hendaknya bisa menciptakan situasi yang kondusif, bukanlah malah membuat blunder.
Nah!?
Baca juga: MaTA Minta Pusat tak Asal Tunjuk Pj Gubernur Aceh
Baca juga: Siapa Pj Gubernur Aceh?