Breaking News:

Opini

Siapa Pj Gubernur Aceh?

PJ merupakan representasi dari kepentingan Pusat serta dapat menjalankan agenda-agenda kepentingan rezim, termasuk juga dalam menyukseskan Pilpres

Editor: bakri
Siapa Pj Gubernur Aceh?
FOR SERAMBINEWS.COM
Dr iur Chairul Fahmi MA, Peneliti pada The Aceh Institute

Oleh Dr iur Chairul Fahmi MA, Peneliti pada The Aceh Institute

PERTANYAAN di atas menjadi pembahasan hangat oleh berbagai kalangan di Aceh saat ini.

Sejumlah petinggi partai politik dan elite lokal lainnya sudah pasti ingin memastikan bahwa Pelaksana Jabatan (PJ) Gubernur Aceh ke depan tetap menjadi bagian dari menjaga kepentingan kelompoknya.

Disisi lain, rezim Jakarta juga menginginkan bahwa PJ merupakan representasi dari kepentingan Pusat serta dapat menjalankan agenda-agenda kepentingan rezim, termasuk juga dalam menyukseskan pelaksanaan Pilpres dan Pilkada pada 2024 nantinya.

Dalam diskusi tentang “Siapa sosok PJ Gubernur Aceh” yang dilaksanakan oleh The Aceh Institute beberapa waktu lalu, Jubir Partai Aceh, Tgk Jamaica mengatakan bahwa PJ Gubernur Aceh layaknya berasal dari kalangan militer.

Namun politisi PA lainnya, Cut “Farah” Mutia tidak sepakat, karena menurutnya, Aceh bukan lagi zona perang/ konflik.

“Jika ada sipil, mengapa harus dari militer” katanya seperti dikutip oleh Serambi Indonesia (30/5).

Sebaliknya, mantan ketua Komnas HAM RI, Otto Syamsuddin Ishak mengatakan PJ Gubernur haruslah orang yang mengerti tentang pelbagai persoalan yang terjadi di Aceh, khususnya dalam hal mengatasi masalah kemiskinan dan perpecahan dalam masyarakat (fragmented society).

Penulis sepakat dengan pendapat Dr Otto bahwa persoalan mendasar di Aceh bukanlah masalah keamanan, tapi kemiskinan.

Kemiskinan yang muncul bukan karena kultural, melainkan terjadi secara sistematis dan terstruktur.

Baca juga: Terkait Pj Gubernur, Otto: Aceh Sudah Kalah Lobi

Baca juga: Ini Kriteria Pj Gubernur Aceh versi HUDA, Tu Sop: Pj Harus Jadikan Syariat Kekuatan dalam Membangun

Rakyat termiskinkan oleh kelompok elite lokal yang menguasai modal (kapital) yang bersumber dari dana otonomi khusus (OTSUS).

Penguasaan dan pengelolaan oleh para Kleptokratos dengan para kroni-kroninya telah menyebabkan masyarakat mengalami disparitas yang sangat jauh, antara elite yang kaya dengan rakyat yang sengsara.

Kleptokrasi Kleptokrasi ini berasal dari Bahasa Yunani, yaitu kleptes (pencuri), dan kratos (kuasa).

Secara istilah, ini merupakan suatu sistem pemerintahan yang mengambil uang dari dana publik (rakyat) untuk memperkaya kelompok tertentu atau diri sendiri.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved