Baca tanpa iklan
Tapi kenapa yang terjadi adalah sebaliknya? Apa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab?
Tokoh-tokoh Aceh khususnya para ulama dan teungku-teungku di desa-desa harus diikutkan oleh pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
Materi “perang terhadap narkoba” harus dimasukkan dalam setiap mimbar dakwah.
Para teungku harus diajak untuk ikut menyosialisasikan betap berbahaya dan berdosanya para pemakai narkoba, karena sudah menzalimi diri sendiri dan orang lain.
Satu anak terkena narkoba, sekeluarga hancur hidupnya.
Tokoh-tokoh agama, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari pihak keamanan, harus bisa melakukan deteksi dini apabila ada bandar narkoba atau para “toke sabes” yang coba mendekati dengan memberikan sumbangan, baik pada acara-acara keagamaan maupun di acara-acara lainnya, seperti kematian masyarakat.
Kita semua harus berani menolaknya, bukan justru melindungi bahkan.menjadikan “toke-toke sabee” ini sebagai tokoh masyarakat.
Bahkan beberapa waktu lalu kita ada mendengar salah satu bandar sabu menjadi anggota dewan di Aceh.
Ke depan, hal ini tidak boleh terjadi lagi, karena jika kita lalai, maka Aceh yang bahagia dan sejahtera di masa yang akan datang, hanya menjadi mimpi belaka.
Tidak Membela Kasus Narkoba
Selama saya 22 tahun menjadi advokat tidak ada satupun kasus narkoba yang saya tangani.
Haram bagi saya membela kasus narkoba, khususnya para bandar.
Mendengar kondisi Aceh dari sumber yang sangat terpercaya soal kondisi Aceh yang sudah darurat narkoba, jiwa saya terpanggil untuk bersama-sam stakeholder yang lain mencari solusi pemberantasannya, baik di hulu maupun di hilir.
Di hulu harus ada pencegahan yang terpadu, terutama aparat keamanan, khususnya pintu-pintu masuk pelabuhan.
Hal ini harus menjadi atensi setingkat Kapolri dan Panglima TNI.