Baca tanpa iklan
"Tapi kenapa kemarin ke Jakarta, karena sebelumnya sudah kita coba komunikasi dengan DPRA.
Kita khawatir kayaknya DPRA tidak ada draf.
Komunikasi juga tertutup meskipun secara personal ada," ucap dia.
Akhirnya, kata Safaruddin, dari pada aspirasi dari Aceh tidak terakomodir nanti, Komasa yang terdiri atas beberapa perwakilan masyarakat menyampaikan draf versi masyarakat sipil kepada sejumlah lembaga terkait dengan UUPA.
Seperti Ketua Komisi II DPR RI, Sekjen DPR RI, Menkopolhukam, dan Kementerian Pertahanan.
Dalam setiap pertemuan itu, Komasa selalu menyampaikan bahwa revisi UUPA ini sebagai upaya memperkuat kewenangan Aceh bukan menarik Aceh dari bingkai NKRI.
"Saat ini racangan perubahan UUPA sudah masuk prolegnas perioritas 2023.
Kalau (rancangan perubahan UUPA) ini tidak terbahani dari kita, mereka akan bahas terus bahan yang ada pada mereka, dan yang rugi kita juga.
Itu yang kita khawatir," ungkapnya. (mas)
Baca juga: Draf Revisi UUPA Belum Bisa Dipublis Karena Masih Disusun oleh Tim USK
Baca juga: DPRA Tampung Aspirasi Masyarakat Terkait Wacana Revisi UUPA, Siapkan Naskah Akademik dan Draf