TAG
draf revisi UUPA
-
DPRA resmi menetapkan revisi draf rancangan perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA untuk
Kamis, 22 Mei 2025
-
Mualem mengingatkan bahwa kepentingan Aceh adalah kepentingan kita bersama. Untuk itu ia berharap kebersamaan yang harmonis dengan DPRA ini dapat teru
Selasa, 20 Mei 2025
-
Mualem mengingatkan bahwa kepentingan Aceh adalah kepentingan bersama. Untuk itu ia berharap kebersamaan yang harmonis dengan DPRA
Senin, 19 Mei 2025
-
dalam draf tersebut juga terdapat satu Pasal Penyisipan/penambahan atau Pasal baru, yaitu Pasal 251A tentang Pembagian pendapatan.
Selasa, 13 Mei 2025
-
“Amanah wali yang penting perubahan itu membawa kebaikan bagi Aceh, jangan sebaliknya,” ujar Abdurrahman.
Senin, 12 Mei 2025
-
Rapat demi rapat yang dilangsungkan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh, dihadiri langsung oleh Plt Sekda M Nasir beserta jajarannya
Rabu, 30 April 2025
-
Dalam aksinya, pendemo turut membentang karton dan spanduk bertuliskan "Tuntutan, Tolak Draf Revisi UUPA, Karena Berpotensi Memalukan dan Merugikan Ac
Rabu, 5 April 2023
-
"Jadi, menurut saya UUPA tidak perlu direvisi, tapi perpanjangan otsus dapat dilakukan dengan Inpres, maka perlu tim yang kuat untuk negosiasi
Selasa, 28 Maret 2023
-
"Kalau kita baca di UUPA disebutkan, persetujuan itu suatu konsultasi baik. Kemudian kebijakan administrasi yang perlu konsultasi dan pertimbangan...
Sabtu, 11 Maret 2023
-
"Masukan yang telah disampaikan oleh perwakilan masyarakat, elemen sipil, partai politik, dan LSM tentunya harus tertampung di dalam UUPA," ujarnya.
Sabtu, 4 Maret 2023
-
“Kegiatan sosialisasi draf perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ini bertujuan memberikan informasi dan menjaring...
Kamis, 23 Februari 2023
-
Tim Penyusun NA turut menilai ulang tentang sistem Pemerintahan Aceh di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Rabu, 2 November 2022
-
Masyarakat sipil Aceh mendesak DPRA bergerak cepat merampungkan penyusunan draf perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006
Rabu, 19 Oktober 2022
-
“Kita dorong DPRA bergerak cepat, lari kencang, jangan tidur. Uang banyak. Kita masyarakat sipil pasti support. Ketika diminta pendapat pasti kita...
Selasa, 18 Oktober 2022
-
Kolaborasi Masyarakat Sipil Aceh (Komasa) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak pasif dalam menjaring aspirasi atau masukan masyarakat
Minggu, 9 Oktober 2022
-
Dia mengatakan, draf tersebut juga belum dapat disebarluaskan lantaran dikhawatirkan terjadi multitafsir dari masyarakat.
Sabtu, 8 Oktober 2022
-
Tim dari Universitas Syiah Kuala (USK) hingga saat ini masih menyusun draf rancangan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA)
Sabtu, 8 Oktober 2022
-
^Kami sarankan DPRA mendengar langsung aspirasi publik, jangan menunggu dan meminta aspirasi itu dikirim via email saja, apalagi kebutuhan kegiatan...
Sabtu, 8 Oktober 2022
-
Setiap masukan dan saran yang diberikan harus dengan cara menyurati langsung pimpinan DPRA atau melalui email setwandpra2@ gmail.com
Jumat, 7 Oktober 2022
-
Anggota DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi LC MA mengungkapkan lemahnya posisi tawar Aceh di mata Jakarta
Rabu, 28 September 2022
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
