Baca tanpa iklan
Laporan Herianto l Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Ir Yasir menyatakan, jika Pemko mengacu kepada perencanaan tahun 2017 yang dibuat PT Global Wahana Cipta, untuk pelebaran Simpang Tujuh Ulee Kareng, ada 131 unit bangunan toko atau rumah dan toko yang harus dibebaskan.
“Untuk update penyusunan perencanaan pelebaran Simpang Tujuh Ulee Kareng, Dinas PUPR Kota, butuh masukan dari para ahli rekayasa transportasi dan lalu lintas kota,” kata Yasir pada diskusi perencanaan pelebaran Simpang Tujuh Ulee Kareng dengan ahli manajemen rekayasa transportasi dan lalu lintas, Dr Noerfadly MT, yang dihadiri Asisten II Pemko Ir Jalalluddin MT, di Kantor Dinas PUPR Kota, Jumat (21/10/2022).
Yasir mengatakan, menguraikan kemacetan kendaraan bermotor di Simpang Tujuh Ulee Kareng, yang terjadi mulai pukul 06.00 – 23.00 WIB setiap harinya, harus dilakukan dengan cara pelebaran simpangnya.
• Kemacetan Simpang Tujuh Ulee Kareng belum Teratasi, Pj Wali Kota Minta Pemerintah Bebaskan Tanah
Untuk pelebarannya, menurut Yasir, ada beberapa cara, antara lain membuat bundaran yang lebar, menyatukan beberapa ruas jalan yang menuju Simpang Tujuh atau membangun flay over, dua sampai tiga ruas.
Apapun cara yang kita lakukan untuk mengurai kemacetan kendaraan bermotor di Simpang Tujuh tersebut, menurut Kadis PUPR Kota Banda Aceh itu, tetap membutuhkan penambahan lahan dan pengadaan tanah.
Untuk pengadaan tanahnya, sudah pasti, banyak toko dan ruko yang harus dibebaskan, karena di kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng itu, sudah dipenuhi dengan bangunan toko dan ruko.
Untuk pelebaran Simpang Tujuh Ulee Kareng itu, kata Yasir, perlu komitmen yang kuat dari Pemerintah Aceh, karena Simpang Tujuh Ulee Kareng itu berada pada Jalan T Iskandar, berstatus jalan provinsi.
Menanggapi kemacetan kendaraan bermotor di Simpang Tujuh Ulee Kareng, kata Yasir, sama seperti Walikota Banda Aceh yang sudah almarhum Mawardi Nurdin mengatasi kemacetan kendaraan bermotor di Simpang Surabaya. Sebelum dibangun jembatan flay over, di lintasan kawasan jalan Simpang Surabaya juga mengalami kemacetan sangat padat.
Dosen Fakultas Tehnik Universitas Syiah Kuala, Dr Noerfadly MT mengatakan, dirinya sudah melakukan penelitian kepadatan arus lalu lintas kendaraan bermotor di Simpang Tujuh Ulee Kareng tersebut.
Tingkat kemacetan di Simpang Tujuh Ulee Kareng itu, sudah berada di atas standarnya 1 menit lebih, dengan panjang 100 meter lebih ke belakang dan setiap tahun, angkanya terus bertambah.
Pemerintah Aceh bersama Pemko Banda Aceh, kata Dr Noerfadly MT, perlu segera melakukan pelebaran Simpang Tujuh Ulee Kareng itu, dengan cara melakukan pembebasan toko dan ruko di tujuh simpang itu, supaya simpangnya menjadi lebar.
Kondisi kemacetan kendaraan bermotor di Simpang Tujuh itu, kata Dr Noerfadly MT, sudah melampaui batas standar berlalu lintas, sehingga Pemerintah Aceh bersama Pemko Banda Aceh, segera melebarkannya, untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang melintas di Simpang Tujuh.
“Melebarkan persimpangan lalu lintas di sebuah kawasan dan daerah, menjadi tanggung jawabnya Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota,” pungkas Noerfadly.
Asisten II Setda Aceh, Ir Jalalluddin MT mengatakan, pertemuan ini sengaja dibuatnya untuk menyikapi harapan Pj Walikota Banda Aceh, Bakri Siddiq, bersama Wakil ketua DPRK Kota H Isnaini SE dan anggota, yang telah meninjau lokasi kemacetan kendaraan bermotor di Simpang Tujuh Ulee Kareng, yang telah padat dengan arus lalu lintas, perlu dicarikan solusi secepatnya.