Baca tanpa iklan
Laporan Rizwan I Nagan Raya
SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Pj Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas AP SSos MSi melakukan diskusi dengan Deputi V Kantor Staf Presiden RI di Jakarta, Senin (14/11/2022).
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas terkait kekerasan seksual pada anak, banjir, narkoba, pendidikan, kemiskinan ekstrem, dan lain sebagainya.
Hal itu untuk percepatan pembangunan dan kemajuan daerah.
Diketahui, dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki seperti, PLTA, PMKS dan sebagainya di Nagan Raya diyakinkan kabupaten berjuluk 'Bumoe Rameune' akan mudah berkembang dan maju dengan pesat.
Pada pertemuan itu, Pj Bupati menyampaikan bahwa saat ini Pemkab Nagan Raya berkonsentrasi terhadap isu pelecehan seksual.
Diharapkan dengan adanya UU di bawah Komnas Perempuan hal itu dapat teratasi.
Menyahuti hal tersebut, Deputi V KSP RI, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, bahwa ia akan berkoordinasi tentang permasalahan yang dialami oleh Kabupaten Nagan Raya ke deputi-deputi KSP RI terkait, sesuai dengan tupoksinya masing-masing, karena sudah memiliki UU TPAS.
"Untuk perihal seksual dengan KBPPA, tentang kemiskinan Deputi III, juga kita akan berkoordinasi terkait abrasi banjir.
Semua keluhan dan permasalahan akan disampaikan ke deputi atau lembaga terkait," tutur Jaleswari.
Deputi V KSP RI mengaku setuju bahwa persoalan di Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Nagan Raya yang telah dipetakan oleh Pj Bupati Fitriany tentang pelecehan seksual kemiskinan ekstrem, dan minimnya infrastruktur menjadi pembahasan nasional.
"Kami membutuhkan data-data terkait persoalan tersebut, kami menunggu dari ibu (Pj Bupati Fitriany) data-data untuk dipetakan dan kami akan diskusi internal di KSP RI," kata Jaleswari.
Sementara itu, Pj Bupati Fitriany Farhas mengaku merasa terharu atas perhatian Deputi V KSP RI terhadap Kabupaten Nagan Raya yang sangat intens.
Ia berharap agar perhatian tersebut dapat menjadi pendorong percepatan pembangunan daerah.
"Kami berharap agar audiensi ini tidak hanya cukup sampai di sini saja. Terkait PMKS, ada beberapa perusahan yang bermasalah tentang HGU bahkan sampai bentrok dengan masyarakat hal itu akan segera ditangani," kata Fitriany.