Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang terus berupaya mengendalikan stabilitas inflasi.

Setelah melakukan operasi pasar di Pasar Kualasimpang, kali ini pengendalian inflasi dilakukan dengan program pangan murah.

Program pangan murah ini dipusatkan Pemkab Aceh Tamiang di Kampung Masjid, Kecamatan Bendahara pada Selasa (31/1/2023).

Program ini merupakan kerja sama Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UKM Aceh Tamiang dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh serta Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh.

“Tujuan kegiatan ini untuk memberikan kepastian kepada masyarakat tentang kecukupan stok pangan, ini penting untuk mengendalikan laju inflasi di Aceh,” kata Pj Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman.

Meurah secara khusus hadir langsung selama program pangan murah diadakan di Kampung Masjid.

Baca juga: Kendalikan Inflasi, Pemkab Aceh Barat Gandeng Daerah Penghasil Pala

Antusias warga pun terlihat begitu tinggi karena program ini menawarkan berbagai stok pangan dengan harga sangat terjangkau.

Misalnya beras premium 5 kilogram dengan harga Rp 45.000, gula pasir 2 kilogram dengan harga Rp 23.000, minyak goreng 2 liter dengan harga Rp 36.000, dan telur ayam per 1 papan dengan harga Rp 43.000.

Meurah yang dididampingi Kadis Pangan, Kelautan dan Perikanan Aceh Tamiang, Asma'i berharap, program pangan murah itu bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sehingga laju inflasi di daerah ini terkendali.

Sebelumnya, Meurah Budiman juga telah meninjau Pasar Kualasimpang untuk memastikan stok komoditas pangan.

Salah satu yang menjadi acuan Meurah ketika itu tentang keberadaan cabai yang merupakan salah satu pemicu inflasi di Aceh.

“Sebagian besar stok pangan kita dipasok dari Sumatera Utara, dan ternyata hari ini sudah banyak komoditas lokal,” kata Meurah.

Baca juga: Desember 2022 Aceh Inflasi 0,98 persen, NTP Petani Pangan, Kebun dan Ternak Turun, Perikanan Naik

Meurah menekankan kalau Pemkab Aceh Tamiang menaruh perhatian khusus terhadap sektor perekonomian masyarakat.

Ia menyadari pembenahan sektor ini tidak cukup hanya mengandalkan anggaran daerah.

“Harus didukung dengan anggaran pusat, makanya kita akan terus menjemput anggaran dari pusat agar pembangunan di daerah kita lebih maksimal lagi,” tukas Meurah Budiman.(*)