Laporan Jafaruddin I Aceh Utara 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Draf revisi UUPA yang saat ini dalam tahapan penyempurnaan direncanakan dapat diserahkan kepada DPR RI nantinya pada Maret 2023 dalam rapat paripurna DPR Aceh.

Karena revisi UUPA termasuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Tahun 2023. 

Hal itu disampaikan Ketua DPRA Aceh, Saiful Bahri atau yang akrab disapa Pon Yahya seusai mengadakan reses dengan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW PA) dan Dewan Pimpinan Sagoe (DPS) di Aceh Utara, Sabtu (11/2/2023). 

Pon Yahya mengadakan reses di Sekretariat DPW PA Aceh Utara bersama dengan tiga Anggota DPRA dari Fraksi PA, yaitu Tarmizi Panyang, Ismail A Jalil alias Ayah Wa dan Mawardi alias Tgk Adek. 

Reses itu dihadiri Ketua DPW PA Aceh Utara, Muhammad Thaib (mantan Bupati Aceh Utara), Ketua Harian Tgk Fauzan Hamzah dan para Panglima Daerah KPA Samudera Pase. 

Baca juga: Jelang Revisi UUPA, Masalah Sebenarnya di Mana?

Untuk diketahui, DPRA pada pertengahan 2022 menggelar rapat sharing rencana revisi UUPA.

Kemudian DPRA membentuk tim revisi UUPA yang beranggotakan dari berbagai elemen masyarakat. 

Menurut Pon Yahya, revisi UUPA ini dilakukan, karena banyak kewenangan yang sudah diperoleh setelah adanya MoU Helsinki, tapi dianulir dalam UUPA. 

“Misalnya dalam Pasal 8, terkait keputusan-keputusan DPR RI terkait Aceh, dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh, sementara di MoU, mengharuskan konsultasi dan persetujuan,” ujar Pon Yahya. 

Baca juga: Viral 2 Singa Berkelahi dan Tabrak Mobil Pengunjung Taman Safari Prigen Pasuruan hingga Rusak

Jadi kalimat pertimbangan dengan persetujuan jauh berbeda.

“Kalau persetujuan kita menjadi pemilik Aceh, tapi kalau pertimbangan kita juga menjadi tamu di rumah sendiri,” ujar Pon Yahya. 

Banyak pasal lainnya juga yang perlu diubah, mulai dari MoU tidak masuk dalam konsideran, dan pasal-pasal lainnya nanti akan dipublikasikan. 

“Kita sedang membangun komunikasi kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat Aceh, mulai dari tokoh intelektualnya sampai dengan tokoh masyarakat gampong,” katanya. 

DPRA membuka ruang catatan untuk menerima masukan-masukan dan mengakodomir semua.