Laporan Indra Wijaya | Aceh Besar 

SERAMBINEWS.COM, KOTA JANTHO – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meninjau lokasi lahan hibah dari Pemerintah Provinsi Aceh untuk bangunan Pos Damkar di Kecamatan Kutabaro, Aceh Besar,Rabu (15/2/2023).

Dalam peninjauan itu, Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, SSTP, MM didampingi Ketua Komisi III DPRA, Dr Ansari Muhammad, SPt, MSi, dan anggota Komisi III DPRA lainnya masing-masing, Muchlis Zulkifli, ST, Hendri Yono, MSi, Ridhwan Nektu, MM, H. Murhaban Makam, dan Edi Ansaruddin, serta sejumlah pejabat OPD.

Lahan hibah dari Pemerintah Aceh itu nantinya akan dimanfaatkan untuk rencana pembangunan Pos Damkar di Gampong Lam Puuk, Kecamatan Kutabaro.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Iswanto menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Aceh yang sudah menghibahkan lahan seluas 1.548 m2. 

“Lahan ini kita rencanakan sebagai lokasi membangun Pos Damkar untuk mendukung percepatan operasional penanggulangan kebakaran dan musibah alam lainnya,” jelas Iswanto didampingi Asisten I Setdakab Aceh Besar, Farhan, AP, dan Kalaksa BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil, SSos, Msi, serta Muspika Kutabaro.

Dia berharap, hibah lahan untuk pembangunan Pos Damkar tersebut akan mendapat dukungan dan persetujuan serta rekomendasi dari semua pihak, termasuk Komisi III DPRA.

Dikatakannya, Pos Damkar ini sangat membantu pelaksanaan tugas BPBD Aceh Besar.

Sebab di Kecamatan Kutabaro belum ada Pos Damkar.

Sehingga, ke depannya bila ada musibah kebakaran dapat lebih cepat datasi.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRA, Dr Ansari, SPt, MSi menyampaikan, bahwa terkait dengan hibah aset dari Pemprov Aceh, maka pihaknya berkewajiban untuk memberikan rekomendasi dan persetujuan. 

"Pada prinsipnya, kita  setuju setelah meninjau langsung lokasi yang akan dihibahkan untuk membangun Pos Damkar di Kecamatan Kutabaro," pungkasnya.

Sebelumnya, para keuchik di Kecamatan Kutabaro mengharapkan Pemkab Aceh Besar agar segera membangun Pos Damkar di wilayah kecamatan tersebut.

Karena selama ini, bila terjadi kebakaran, armada harus didatangkan dari Pos Damkar Kajhu, Sibreh, dan Krueng Barona Jaya.

Untuk itu, para keuchik sangat mendukung bila Pemkab Aceh Besar secepatnya membangun fasilitas pelayanan publik itu.(*)