SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Lucky Hakim mengungkapkan alasan mengapa ia menolak menerima anggaran uang makan dan minum senilai Rp 483 juta setahun saat dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu.

Adapun anggaran penyediaan rumah tangga bupati dan wakil bupati Indramayu mencakup makan dan minum kepala daerah sebesar Rp561 juta dan wakil kepala daerah sebesar Rp483 juta.

"Saya tidak mengambil uang makan dan minum karena saya bilang sudah nggak kerja. Apa yang mau dimakan dan diminum, orang tidak ada tamu yang datang jadi saya tidak terima itu (uang makan dan minum) jadi saya nggak mau," kata Lucky Hakim dikutip pada podcast Akbar Faizal Uncensored yang ditayangkan, Senin (27/2/2023).

"Saya tidak mau menerima karena saya merasa bahwa saya tidak ngapa-ngapain. Saya nggak ngapa-ngapain terus saya menerima uang itu. Saya nggak mau," sambungnya.

Lucky Hakim kemudian jelaskan mengapa ia memilih mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu.

"Dan saya tidak komplen hal itu tidak apa-apa dan saya nggak bahas itu. Hanya saja saya ingin kasih tahu mengapa saya mundur karena saya merasa dikasih semuanya tapi saya tidak kerja," tegasnya.

Mantan Wakil Bupati Indramayu itu mengungkapkan alasan mengapa ia tidak bisa bekerja karena dibatasi oleh Undang-Undang.

"Terus kenapa kamu tidak kerja? Karena keterbatasan Undang-Undang. Saya berencana untuk itu (tidak terima gaji) tapi saya pikir paling terbaik mundur," jelasnya.

Baca juga: Bupati Indramayu Mengaku Sudah Hubungi Lucky Hakim Saat Dapat Kabar Mundur, tapi Handphone Mati

Lucky Hakim sebelumnya mengungkapkan mengapa dirinya tidak bisa bekerja saat menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu.

"Saya tidak meminta kewenangan kepada siapapun hanya ingin membantu. Bahkan kemunduran diri saya tidak pernah bicara kalau saya tidak diberi kewenangan," kata Lucky Hakim dikutip pada podcast Akbar Faizal Uncensored yang ditayangkan, Senin (27/2/2023).

Ia menuturkan, kalau ada yang tanya mengapa dirinya tidak bisa mengemban tugas dan amanah karena dirinya tidak diberikan alatnya.

"Di tahun pertama tiga bulan pertama ada (Dimintai bantuan Bupati) setelah itu tidak ada dan hal itu bisa dibuktikan. Yang paling mudah begini bagaimana saya bisa tahu ada undangan atau panggilan kalau saya tidak punya alat komunikasinya, misalnya protokoler atau ajudan jadi saya betul-betul buta. Tidak tahu ada presiden mau datang, gubernur datang bagaimana saya mau tahu karena tidak ada orang yang menyampaikan kepada saya," tegasnya.

Lucky Hakim melanjutkan dirinya benar-benar diam, bahkan masuk ke ruangan kerja dirinya tidak memiliki asisten pribadi.

"Ini saya sedang tidak komplen itu ya. Tapi saya harus kasih tahu kenapa saya tidak bisa bekerja. Hak protokoler, ajudan, asisten pribadi dan penjagaan satpol PP tidak ada. Karena saya tanya itu semua ada anggarannya dan saya tidak dapat," jelasnya.