"Tapi banyak yang takut ke DPR. Oke Pak, saya bebaskan ini, tapi nanti saya tolong diusulkan menjadi kepala Kejaksaan Negeri sana. Jadi kepala Kejaksaan Tinggi saya. Saya dipindah dari Papua masuk ke Jakarta. Conflict of interest di DPR," kata Mahfud.

Tidak hanya itu, Mahfud juga menyoroti terkait proses pembuatan Undang-Undang.

Ia mengatakan, ada satu Undang-Udang yang sudah disahkan oleh DPR dan Pemerintah, namun ketika sampai ke Sekretariat Negara ada kalimat yang hilang dalam Undang-Undang tersebut.

Sebelum dikirim ke Sekretariat Negara, kata dia, ada yang mencoret kalimat tertentu dalam Undang-Undang tersebut.

"Dalam membuat UU juga. Saudara bayangkan juga, UU sudah jadi, diketok oleh DPR itu bersama pemerintah. Sampai ke Sekretariat Negara itu ada kalimat yang hilang. Sebelum dikirim itu sudah ada yang mencoret kalimatnya," kata Mahfud.

"Yang kemarin bikin ribut itu. Ada dulu pasal soal tembakau yang hilang satu ayat itu. Lho, siapa yang mencoret? Kan dari sana yang membuat. Lalu sesudah diketahui orangnya, sudahlah jangan ribut-ribut, biar rakyat nggak resah, kembalikam lagi kalimatnya. Dikembalikan lagi. Padahal itu sejatinya korupsi. Itu DPR," sambung dia.

Baca juga: Dugaan Dana Korupsi BTS Mengalir ke 3 Partai, Mahfud MD Lapor ke Presiden

Mahfud MD Singgung Ada Bekingan Hambat Pemeriksaan Kasus Perdagangan Orang, Bakal Ditindak Tegas

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas meminta masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) segera diberantas.

Disampaikan Menteri Politik Hukum dan Keamanan Nasional (Menkopolhukam)Mahfud MD, Jokowi juga memerintahkan jajaran kepolisian untuk segera menelusuri adanya dugaan bekingan atau dukungan yang bertugas melancarkan aksi perdagangan orang.

“Tidak ada backing-backingan bagi penjahat. Backing bagi kebenaran adalah negara, backing bagi penegakan hukum adalah negara,” kata Mahfud MD dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (30/5/2023) dikutip dari Kompas Tv.

Dijelaskan Mahfud, dalam setahun, jumlah orang yang meninggal dunia karena diperdagangkan mencapai lebih dari 1.900 orang.

Bahkan di Nusa Tenggara Barat (NTT) selama bulan Januari-Mei 2023 ini, kata Mahfud, sudah ada 55 orang yang kembali kerumah dalam keadaan meninggal dunia.

Untuk itu, pemerintah membuat satuan tugas tim TPPO yang bertugas menangani permasalahan ini.

Penuntasan perkara ini juga dilatarbelakangi banyaknya keluhan negara-negara ASEAN lain.

“Saya kemarin memimpin sidang KTT ASEAN pilar polkam. Di situ semua negara ASEAN meminta kepada kita Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang, ini karena bagi mereka tindak perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya,” ujar Mahfud.

Baca juga: Waspada! Warga Pesisir Selat Malaka, Gelombang Laut Capai 2 Meter

Baca juga: Lagi! 5 Anggota KKB Pimpinan Yotam Bugiangge Ditangkap Aparat Gabungan di Nduga

Baca juga: Tim Asistensi Polda Aceh Apresiasi Fasilitas Poskamling Kampung Kesehatan

Sudah tayang di Tribunnews.com: Mahfud MD: Ada Anggota DPR Punya Kantor Pengacara, Setiap Ketemu Polisi atau Jaksa Minta Tolong