Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM - Publik sempat khawatir kalau AHY bakal merapat ke Puan, Prof Humam sebut bukannya sebaliknya dan dalam kasus ini yang gatal adalah PDIP.
Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Ahmad Humam Hamid memberikan pandangannya menjawab potensi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Partai Demokrat merapat ke PDIP usai pertemuan dengan Puan Maharani beberapa waktu lalu.
Meski demikian, Guru Besar USK itu malah berpendapat sebaliknya, menganggap pertemuan ini sebagai piasan (hiburan) politik semata dan bentuk kesantunan AHY ke partai mana pun.
"Apa bukan sebaliknya? Kalau kita melihat bahasa perempuan, bahasa percintaan, ini yang gatal siapa, AHY atau Puan, apakah Demokrat atau PDIP," tanya Prof Humam dalam "Serambi Spotlight" dipandu News Manajer Serambi Indonesia, Bukhari M Ali di studio Serambinews, Selasa (20/6/2023).
"Ini yang gatal PDIP ini, gatal, gatal," tambahnya.
Baca juga: Prof Humam Sebut PDIP “Gatal” karena Puan Dekati AHY hingga Masukkan Daftar Bacawapres Ganjar
Baca juga: Dulu Hasto Bilang PDIP-Demokrat Tak Bisa Kerja Sama Alasan Ideologis, Prof Humam: Konyol
Menurutnya, hal ini dikarenakan Sekjen PDIP sendiri yang menyampaikan setahun lalu kalau PDIP punya ideologi dan historis yang berbeda.
"Kenapa gatal, karena setahun yang lalu, dari mulut Sekjennya ini menyebut seolah-olah Partai Demokrat sebagai makhluk yang tidak mendapat tempat di PDIP, karena apa, karena perbedaan ideologi, perbedaan historis katanya," ucap Prof Humam.
Dalam pernyataannya tahun lalu, Prof Humam berujar Hasto sangat cerdas dan fasihnya menyampaikan sikap PDIP terhadap Demokrat yang dinilai tak mungkin sejalan.
"Setahun kemudian dia sendiri yang menelepon Sekjen, lalu disebutkan AHY sudah masuk dibidik menjadi Cawapresnya Ganjar, apa nggak lucu, konyol ini sih," ucap Prof Humam.
Momen pertemuan antara Puan dan AHY, menurutnya jangan dinilai dari sebuah peristiwa saja, melainkan harus membaca seluruh kejadian.
Baca juga: Puan-AHY Makin Mesra, jadi Ancaman bagi Anies Baswedan?
Ada banyak sekali ekspresi yang ditampilkan dalam pertemuan itu, meski demikian menurutnya tidak berarti apa-apa karena banyak pula penjelasan di baliknya.
"Jadi yang tadi itu namanya gatal politik, dan semua orang tahu ini bagaimana ending-nya, gak akan ada apa-apanya ini," ucap Prof Humam.
"Mungkin untuk AHY ini sebagai pertunjukan politik bagi orang yang menyukai, orang Aceh bilang piasan (hiburan), ada piasan politik, ya orang suka lihat," tambahnya.
Baca juga: Berhasil Ekspor ke Belgia, Owner Muniru Coffee Gayo: Terima Kasih BRI
Terima PDIP, AHY Sekadar Tunjukkan Sikap Santun
Sosiolog dan Guru Besar USK, Prof Ahmad Humam Hamid menilai, sikap AHY menerima pertemuan dengan Puan dan PDIP hanyalah sebagai bentuk santunnya kepada orang lain.
"Bagi AHY, dia ini kan anak muda, anak presiden, mantan perwira, pernah sekolah di Harvard, ini orang paling sopan, paling santun," ungkap Prof Humam.
"Kalau dibuat kejuaraan santun dari nama-nama Cawapres, ini dia orangnya, lah diteleponlah, diajak (PDIP), ya mau saja," tambahnya.
Meski demikian menurut Sosiolog dan Guru Besar USK itu, pertemuan ini tidak begitu memberikan banyak arti, baik kepada Puan maupun AHY.
"Tidak ada siapa-siapa (yang diuntungkan) dari pertemuan ini," jelas Prof Humam.
Baca juga: Suami di Rumah Tapi Tidak Ngobrol dan Main HP Terus? Begini Penjelasan dr Aisah Dahlan
Menurutnya, ini malah menambah bargaining AHY untuk Cawapres Anies semakin besar, dan itu sah-sah saja.
Karena bagaimanapun AHY masuk dalam Bacawapres Anies, hanya saja persoalannya apakah akan cepat diumumkan atau tidak
"Dan AHY juga gak jelek-jelek sekali, itu bapaknya, itu Demokrat pernah merajai pemilihan di Jawa Timur dua kali," kata Prof Humam.
"Jadi jangan juga anggap enteng, jangan hanya pikir harus Khofifah gitu," tambahnya.
Meski demikian, dari peta politik para kandidat sepertinya semua menggunakan strategi politik saling mengintai antara satu Bacapres dengan Bacapres lainnya soal pengumuman Cawapres masing-masing.
"Ini kan saling menunggu, apakah Prabowo dengan Erick, apakah Ganjar dengan Sandi, kita kan gak tahu ini, jadi ini siapa yang duluan gitu," kata Prof Humam.
"Ini saling mengintai, seperti orang main bola, kipernya siapa, pemain tengah siapa," pungkasnya.
Berita Lainnya: Puan-AHY Nyaman, Ancaman Bagi Anies Baswedan?
Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menunjukkan sikap saling nyaman saat pertemuan kemarin, ancaman bagi Anies Baswedan?
Diketahui Puan dan AHY menggelar pertemuan di Hutan Kota Plataran, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta, Minggu (18/6/2023) kemarin.
Keduanya saling menunjukkan keakraban dan kenyamanan satu sama lain dan menyebut seperti adik kakak.
Terlebih Puan menegaskan kalau AHY tetap menjadi kandidat bakal Cawapres Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang.
Nama AHY dan beberapa kandidat lainnya merupakan sosok yang ditampung dan diperhitungkan PDIP mendampingi Ganjar nantinya.
"Salah satunya bacawapresnya, Mas AHY dari Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan," ucap Puan dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (19/6/2023).
Bila kenyamanan kedua partai politik ini berlanjut, dianggap membahayakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP) yang dibangun selama ini sekaligus ancaman bagi Anies.
Pengamat Politik dari Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana, Dr Anwar Budiman SH MH mengatakan, Koalisi Perubahan mengalami gejala perpecahan internal.
"Jika perpecahan KPP benar-benar terjadi, maka Anies Baswedan terancam tidak beroleh tiket capres di Pilpres 2024," kata Anwar dikutip dari Tribun Jambi, Senin (19/6/2023).
Sebab diketahui tiket Anies sebagai Capres 2024 berasal dari tiga partai yakni NasDem, PKS dan Demokrat.
Koalisi tersebut sudah memenuhi syarat ambang batas atau presidential threshold untuk mengusung kandidat Capres dan Cawapres.
Karena gabungan ketiganya mengantongi 25,03 persen total suara nasional dan 28,35 persen kursi di DPR.
Rinciannya, untuk perolehan suara Nasdem 9,05 persen, Demokrat 7,77 persen dan PKS 8,21 persen.
Sementara syarat presidential threshold sekurang-kurangnya 15 persen jumlah kursi DPR atau 20 persen saja dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.
Jika koalisi dan dukungan dari ketiga partai itu tetap solid, Anies Baswedan dipastikan bisa masuk ke bursa Capres Pilpres 2024.
"Sebaliknya, jika satu partai saja hengkang dari koalisi maka Anies akan gagal mendapatkan tiket Capres Pilpres 2024 mendatang," jelas Anwar.
Pengamat politik itu menyampaikan, tidak bisa dipungkiri para elite politik menunjukkan
strategi Devide et Impera atau memecah kelompok besar agar lebih mudah ditaklukkan.
"Patut diduga ada dua cara elite-elite politik dalam mencoba men-"devide et impera" partai-partai pengusung Anies Baswedan," kata Anwar.
"Pertama, 'intimidasi'. Kedua, 'iming-iming' atau godaan," tambahnya.
Salah satu iming-iming yang dimaksudnya yakni godaan kepada Ketum Demokrat AHY untuk menjadi Cawapres bagi Capres selain Anies.
"Padahal bisa saja itu cuma godaan belaka," kata Anwar.
Demokrat Dinilai Ngotot Agar AHY Jadi Cawapres
Sementara di sisi lain, Partai Demokrat menunjukkan sikap ngotot agar AHY jadi Cawapres Anies.
Setidaknya hal itu diungkapkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng dalam diskusi bertajuk "Cawapres Adalah Kunci" dikutip dari Kompas.com, Sabtu (17/6/2023).
"Ya kalau mau menang (pilpres) ya (cawapresnya) AHY," kata Andi.
Meski demikian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya soal penentuan Cawapres pada Anies Baswedan.
"Ya kira-kira arahnya mudah-mudahan semua sesuai harapan kami. Tapi semua diserahkan ke Mas Anies," ucap Andi.
"Yang penting kita segera diberi timeline-nya. Sehingga kami bisa full speed (melakukan strategi)," sambungnya.
Walau begitu, mantan Juru Bicara Kepresidenan di era SBY ini menyebut kalau ketiga partai dalam koalisi masih jalan sendiri-sendiri.
"Karena kami kan tiga parpol ya. Dan saat ini masih jalan sendiri-sendiri," ungkap Andi.
"Ya mestinya dari internal (koalisi lah). Yang kompatibel, lalu punya chemistry dengan Pak Anies dan memberikan kontribusi kepada kemenangan," sambungnya.
"Tetapi, kami serahkan ke Pak Anies sebagai kriteria yang kami sepakati," pungkasnya.
(Serambinews.com/Sara Masroni)
BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS