Oleh: Dr. Nurlis Effendi (Nurlis E. Meuko)*

BERBENAH diri, menyelami perkembangan zaman, dan menyiapkan penerus tongkat estafet, itu adalah keniscayaan.

Apalagi di era digital sekarang ini, teknologi informasi dan komunikasi telah memaksa terjadinya lompatan kuantum transformasi.

Dulunya, berdiskusi melalui layar kaca hanya ada dalam film Star Trek.

Kini, bahkan anak Cot Keng di kaki gunung Ulee Gle, Pidie Jaya, pun bisa melakukannya.

Perubahan akibat perkembangan teknologi digital ini sungguh sangat luar biasa.

Interaksi sosial terjadi pergeseran di berbagai sisi.

Di antaranya menggerakkan perubahan struktur ekonomi yang melahirkan e-ekonomi dan bank digital serta membentuk market place.

Hukum-hukum pun bergerak bersalin rupa ke hukum siber.

Politik, tentu saja tak dapat menghindari dari dampak yang sama.

Organisasi politik kini harus memahami algoritma yang dapat menangkap perilaku masyarakat, sehingga dapat menjalankan program politik yang sesuai dengan kemauan rakyat.

Bahkan komunikasi politik pun tidak lagi satu arah, namun berlangsung interaktif dalam artikata audien terlibat aktif dalam komunikasi politik semisal pada media sosial.

Nah, bagaimana dengan Partai Aceh?

Pakar hukum tata negara, Prof Refly Harun, ketika menjadi narasumber Bimtek Partai Aceh di Banda Aceh, pada Sabtu (5 Agustus 2023), mendorong agar Partai Aceh move on, dalam arti kata perlu mengubah marketing politiknya yang lebih kontekstual.

Baca juga: Refly Harun: PA Harus Move On, tak Bisa Lagi Jualan MoU Helsinki dan Sejarah di Pemilu 2024

Pada acara yang sama, Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur, memberi masukan agar Partai Aceh lebih komunikatif dengan publik, dan juga mendalami perilaku media sosial untuk membantu pengembangan Partai Aceh.

Baca juga: VIDEO Pemred Serambi Indonesia Jadi Pembicara Bimtek Partai Aceh, Diikuti Puluhan Pengurus Partai