Bahkan Anggota DPRK Pidie dari Fraksi PDA, Gerindra, Golkar- PAN, dan Fraksi Restorasi-PKB melakukan walk out dari sidang tersebut. 

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Sidang Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBKP 2023  di Gedung DPRK Pidie, Jumat (15/9/2023) diwarnai interupsi dan kegaduhan.

Bahkan Anggota DPRK Pidie dari Fraksi PDA, Gerindra, Golkar- PAN, dan Fraksi Restorasi-PKB melakukan walk out dari sidang tersebut. 

"Walk out dilancarkan sebagian anggota DPRK merupakan dinamika politik, yang di mana pun bisa terjadi," kata Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail,.kepada Serambinews.com, Jumat (15/9/2023).

Menurutnya, walk out itu terjadi dilatarbelakangi terhadap proses perekrutan KIP Pidie. 

Di mana sesuai beredar video ke publik dengan adanya pertemuan dengan komisioner KIP yang melibatkan beberapa pimpinan dan Komisi I DPRK Pidie melakukan pertemuan sebelum pleno dilakukan, sehingga muncul protes dan gugagatan dari calon KIP yang tidak lulus.

Menurutnya, saat ini KPU Pusat belum mengeluarkan SK terhadap lima komisiner KIP Pidie hasil penetapan Komisi I DPRK Pidie, lantaran dirinya tidak menadatangani surat keputusan penetapan komisioner KIP Pidie. 

Baca juga: Fakta Bupati Maluku Tenggara Rudapaksa Gadis 21 Tahun, Nikahi Korban Mahar Rp 1 M, Keluarga Ikhlas

"Terkait penetapan KIP Pidie yang menjadi akar permasalahan, sehingga rekan-rekan walk-out, saya menghargai persepsi mereka yang melakukan mosi tidak percaya. 

Saya sudah empat tahun menjadi Ketua DPRK Pidie, kenapa baru sekarang rekan-rekan tidak percaya pada saya, silakan tempuh secara mekanisme, jika tidak suka pada saya," ujarnya.

Di sisi lain, sebut Mahfud, saat ini dilakukan pembahasan KUA dan PPAS APBK P 2023, yang merupakan kepentingan rakyat lebih besar daripada kepentingan DPRK Pidie.

 Jika pembahasan mandek, sehingga berpotensi pembahasan APBK-P 2023 harus diperbupkan. 

Begitu juga, pembahasan RAPBK tahun 2024 harus diperbupkan. Untuk itu, harus fokus pembahasan KUA dan PPAS P itu harus dijalankan semestinya. 

"Jika itu terjadi, nanti di Pemilu 2024, masyarakat bisa menilai sendiri, apakah mereka lebih mementingkan kepentingan mereka atau kepentingan rakyat sendiri. Tergantung warga melihat dinamika yang terjadi di DPRK. Bisa saja warga tidak memilih lagi," jelasnya. 

Baca juga: Bergabung ke PKB, Musannif: Kemungkinan Saya Ditugaskan di Tim Pemenangan Anies – Cak Imin

BREAKING NEWS - Sidang Penyampaian KUPA-PPAS di DPRK Pidie Alot, Empat Fraksi Walk Out