Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kapolda Aceh, Irjen Pol Achmad Kartiko menyebutkan, seribuan imigran Rohingya yang masuk ke Aceh sejak beberapa pekan terakhir, tidak murni berasal dari Myanmar.
Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, para pengungsi itu berasal dari kamp penampungan di Cox’s Bazar, Bangladesh.
Di mana dari hasil penyelidikan itu, mereka mendapati bahwa para etnis Rohingya datang ke Aceh dengan menyewa boat yang dinahkodai oleh awak kapal Bangladesh untuk masuk ke Indonesia.
“Sehingga ini bisa disebutkan Peoples Smuggling (penyelundupan manusia),” kata Achmad Kartiko kepada wartawan di Polda Aceh, Kamis (30/11/2023).
Dari hasil pengembangan ditemukan kapal tersebut milik orang Bangladesh yang terdapat tujuh orang di dalamnya.
Enam orang di antaranya berhasil kabur.
Satu orang berhasil diamankan atas nama Mukhtar dengan status kewarganegaraan Bangladesh.
Dari hasil penangkapan itu, pelaku mengakui terdapat pembiayaan untuk masuk ke Indonesia.
“Jadi ini kita duga ada sindikasi jaringan penyelundupan manusia,” tukas Kapolda.
“Kemudian di wilayah Aceh Timur, ada truk yang mengangkut orang Rohingya,” ungkapnya.
Dikatakan Achmad Kartiko, saat ini beberapa wilayah di Aceh mulai terjadi penolakan kehadiran pengungsi Rohingya dari warga setempat.
Meski terjadi penolakan, Kapolda berharap, tidak terjadi konflik sosial antara masyarakat dan pelarian dari Myanmar tersebut.
Pasalnya, meski saat ini Indonesia belum menandatangani Konvensi PBB tentang Pengungsi, namun terdapat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa dalam situasi darurat unsur stakeholder harus membantu para pengungsi ini.
Namun, lanjut dia, di samping melakukan bantuan pertolongan, pihaknya juga menjaga agar tidak terjadi konflik antara masyarakat dan pengungsi.
Kemudian, lanjut Achmad, pihaknya juga menjatuhkan proses pidana kepada para pelaku yang memfasilitasi para pengungsi ini kabur dari tempat penampungan yang ada di Aceh.
“Termasuk yang di Pidie ketahuan ingin membawa para pengungsi keluar Aceh pakai bus. Ini kasusnya kita sidik,” tegasnya.
Sementara untuk perdagangan manusia hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya unsur tersebut.
Karena agak lemah pembuktian, karena belum terjadi eksploitasi.
"Kecuali penyelundupan manusia sudah jelas. Apalagi mereka sudah memiliki kartu UNHCR. Dan ini tidak menjadi tanggung jawab kita saja, UNHCR harus ikut membantu,” pungkasnya.(*)