Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

Tak perlu cerita panjang tentang dua presiden- Habibie dan Gus Dur- yang mendapat tempat khusus di hati rakyat Aceh, walaupun mereka berkuasa relatif pendek, hanya sekitar satu tahun saja.

Habibie “mencabut” status DOM-darah operasi militer- di Aceh, sekaligus mengakui “kesalahan negara” terhadap ribuan korban masyarakat sipil Aceh.

Habibie berjanji untuk membuat Tim Pencari Fakta, dan janji itu kemudian ditunaikan dengan menunjuk Baharudin Lopa sebagai ketuanya.

Temuan Tim pencari fakta kemudian membuat publik nasional “shock”, terutama menyangkut dengan jumlah korban kematian, perkosaan, penyiksaan, dan kasus Rumoh Geudong.

Habibie berjanji untuk memberikan status khusus untuk pelabuhan bebas Sabang sebagai pintu keluar Indonesia bagian barat, sejakligus sebagai calon “mesin baru” penggerak ekonomi Aceh.

Baca juga: SBY dan Aceh: Tentang Kepribadian Tenang, Damai, dan Tegas I

Janji itu langsung dtunaikan hanya beberapa waktu setelah dia ucapkan.

Ia juga berjanji tentang UU Keistimewaan Aceh. Janji ditunaikan pada tahun undang-undang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh baru 4 Oktober 1999 melalui Undang-undang Nomor 44/1999.

Ini adalah UU lanjutan 40 tahun tentang provinsi Aceh yang diberikan hak istimewa sejak 26 Mei 1959, melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Missi/1959.

Habibie berjanji akan membangun kereta api Aceh .

Janji itu dilaksanakan pada masa kepemimpinannya yang hanya setahun dan terbukti masih beroperasi sampai hari ini dikawasan Aceh Utara dan Bireuen.

Sayang janji itu tak dilanjutkan oleh pelanjutnya-para presiden setelah Habibie sampai hari ini.

Bagaimana dengan Gus Dur? Ia banyak berkomentar tentang Aceh baik sebelum maupun sesudah ia menjadi presiden.

Ia membayar tunai apapun yang diucapkannya tentang Aceh. Tentang perdamaiania pernah berkomentar ia “punya cara”, ia adalah tipe pemimpin “out of the box” tentang mengurus perdamaian Aceh.

Ia mengundang LSM untuk mendamaikan GAM dengan Republik. Ia mengambil cara yang tak pernah ada di negara manapun di dunia tentang bagaimana mengurus pemberontakan dalam negeri.