SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh telah menerima hasil evaluasi dan fasilitasi APBA 2024 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (15/1/2024).

"Iya benar, dapat kami sampaikan bahwa hasil evaluasi APBA 2024 dari Kemendagri sudah kita terima pada Senin (15/1/2024) kemarin," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA saat dikonfirmasi Serambinews.com, Selasa (16/1/2024). 

Saat ditanya apakah ada banyak koreksi atau catatan terhadap APBA 2024 dari Kemendagri, MTA tidak menapiknya namun hanya menjawab normatif.

"Secara umum hal-hal normatif, terutama terkait aturan-aturan penganggaran," ungkap MTA tanpa menyebutkan point-point apa saja yang dikoreksi.

MTA menyatakan saat ini TAPA dan Banggar DPRA sedang duduk bersama lalukan mapping terhadap rekomendasi atau catatan-catatan dari hasil evaluasi Kemendagri tersebut. 

Baca juga: TERUNGKAP Niat Buruk AS & Inggris Serang Yaman & Houthi, Ternyata Mengalihkan Perhatian Dunia

"Hasil mapping ini nantinya akan dibahas bersama," ujarnya. "Pembahasan bersama hasil evaluasi Kemendagri ini insyaAllah akan digelar pada Kamis (18/1/2024) ini," lanjutnya.

Dengan demikian, kata MTA, dapat dipastikan mulai minggu depan tahapan realisasi APBA 2024 akan dimulai.

Terkait percepatan realisasi APBA 2024, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki pada Senin (15/1/2024) juga telah menggelar rapat pimpinan dengan SKPA.

Dalam pertemuan itu, Pj Gubernur telah menyampaikan arahan-arahan penting demi percepatan realisasi untuk kepentingan masyarakat disemua sektor pembangunan.

Seperti diberitakan, pembahasan APBA 2024 sebelumnya melalui jalan yang panjang sebelum disepakati dan disahkan oleh DPRA melalui qanun pada Senin, 18 Desember 2023.

Pembahasan APBA 2024 sempat terjadi deadlock karena Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki tidak memenuhi tiga undangan DPRA untuk hadir dalam rapat anggaran.

Baca juga: Mayat Tak Berindetitas Ditemukan di Krueng Bayeun Dibawa ke RSUD Langsa

Kisruh ini pun berakhir di meja Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri setelah Pj Gubernur dan pimpinan DPRA bersama anggota Banggar dan TAPA dipanggil ke Jakarta pada 8 Desember lalu.

Saat itu, dalam rapat yang dipimpin Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Horas Panjaitan, pimpinan DPRA dan Pj Gubernur sepakat untuk bahas APBA 2024 agar bisa disahkan melalui qanun.(*)