Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM - Cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD meminta agar kepala daerah atau Pemerintah Daerah (Pemda) jangan menjemput atau melayaninya saat ke daerah, karena bakal dipecat dan berbahaya bagi karier yang bersangkutan.
Hal itu diungkapkannya saat berkampanye melalui program "Tabrak Prof" di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Dalam kampanyenya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menyampaikan masih berkantor rutin menjalankan tugas sebagai pembantu presiden.
"Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres," ungkap Mahfud dalam live Instagram resminya kemarin.
Kemudian dia meminta agar kepala daerah terutama yang kenal baik dengan dirinya supaya tidak menjemput ketika cawapres nomor urut 3 itu berkampanye ke daerah.
Sebab dirinya tidak ingin menggunakan jabatan dan fasilitas pemerintahan untuk kepentingan pilpres.
Ini juga menurutnya jadi pembelajaran bagi paslon lain agar tidak mau dijemput atau diantar oleh pejabat daerah setempat saat berkampanye.
"Jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri," ucap Mahfud.
Baca juga: Mahfud MD Segera Mundur dari Menkopolhukam, Tanggapan Jokowi: Ya itu Hak dan Saya Sangat Menghargai
Baca juga: Mahfud MD Selama 4,5 Tahun Jabat Menko Polhukam, Harta Kekayaan Bertambah Rp 3,7 Miliar
Dia mengakui banyak kepala daerah mulai dari Plt hingga penjabat (Pj) gubernur, bupati dan wali kota yang dipromosikannya.
"Semuanya saya bilang ke staf, kalau datang ke daerah dia jangan hubungi dia untuk menjemput saya, berkomunikasi atau menjamu saya, jangan hubungi dia," kata Mahfud.
"Kasian dia nanti dipecat kalau menghubungi saya," sambungnya.
Cawapres pendamping Ganjar itu mengungkapkan, bila dirinya dekat dengan kepala daerah saat kampanye pilpres seperti sekarang, bisa berpotensi membahayakan karier sang Pj.
"Karena fenomenanya orang, kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu wah, susah. Segera dipindah, segera dinaikan tapi sebenarnya ditendang ke atas dan macam-macam," ungkap Mahfud.
"Oleh sebab itu, semua pejabat yang selama ini baik-baik saja, kalau saya datang ke daerahnya nggak usah ikut menjemput, agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karier Anda," pungkasnya.
Mahfud MD Berencana Mundur dari Menko Polhukam
Sementara di sisi lain, dalam acara yang sama Mahfud MD mengatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam ketika momentumnya sudah tepat.
Pernyataan ini telah mendapatkan respons dari sejumlah pihak, salah satunya Dosen Ilmu Politik dan Internasional Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam.
Dilansir dari Tribunnews.com, Ahmad menilai, langkah yang ditempuh oleh Mahfud ini merupakan bentuk mosi tidak percaya kepada pemerintah.
"Setelah beberapa kali merasa dipermalukan oleh cawapres 02 Gibran, rencana mundurnya Mahfud ini merupakan bentuk mosi tidak percaya terhadap independensi, netralitas, termasuk kredibilitas pemerintahan yang selama ini ia berada di dalamnya," ungkapnya dikutip dari WartaKotalive.com, Rabu (24/1/2024).
Menurut Ahmad, sikap tak percaya Mahfud sudah terlihat jelas lewat narasi dan basis argumen yang dikemukakannya dalam dua kali debat cawapres.
Pria berusia 66 tahun itu mengkritisi kebijakan dan komitmen kerakyatan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sikap kritis Mahfud itu merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini juga semakin keras kepada Jokowi," ujarnya.
Baca juga: Mahfud Tanggapi Gibran Clingak-clinguk Cari Jawaban soal Greenflation: Itu Recehan, Tak Layak Jawab
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) ini berpendapat, apabila mundur, Mahfud bakal memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mengonsolidasikan kekuatan di sisa waktu jelang Pilpres 2024 yang dilangsungkan pada 14 Februari 2024 mendatang.
Sementara itu, jika tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju, gerakannya akan dibatasi oleh protokoler dan terbelenggu tanggung jawabnya sebagai Menko Polhukam.
"Sementara itu, jika benar-benar ingin tampil kompetitif untuk menahan rival terberatnya di kubu 02 yang menargetkan kemenangan satu putaran, kubu 03 membutuhkan akselerasi atau percepatan konsolidasi elektoral dari segmen undecided dan swing voters pada 3 minggu jelang pemilu ini."
"Salah satu caranya, Mahfud memang sebaiknya membebaskan diri dari tanggung jawab lain dan harus benar-benar fokus dan fokus pada Pilpres 2024, supaya tidak menyesal nantinya," ungkapnya.
Pernyataan Mahfud MD
Sebelumnya, Mahfud disarankan oleh Ganjar Pranowo untuk mundur sebagai Menko Polhukam.
Ganjar melontarkan sarannya itu ketika berada di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa sore.
Dalam acara "Tabrak Prof!", mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Ganjar, sejak awal merupakan kesepakatan dengan dirinya.
Oleh sebab itu, pada waktunya yang tepat nanti dia akan mengundurkan diri.
"Bahwa saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar," ungkapnya dilansir YouTube Mahfud MD Official, Selasa malam.
Lebih lanjut, Mahfud menuturkan alasan mengapa dirinya tak mengundurkan diri sekarang saja.
Pertama, karena tak ada larangan bagi seorang menteri untuk tetap menjabat meski mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden.
Kedua, dia ingin memberi contoh bahwa dirinya yang merupakan seorang cawapres sekaligus merangkap sebagai Menko Polhukam tak memanfaatkan fasilitas negara untuk meraih kemenangan pada Pilpres 2024.
"Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," ujarnya.
Sekarang, sambung Mahfud, mundurnya dia sebagai Menko Polhukam tinggal menunggu momentum.
"Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga."
"Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi. Harus saya jaga dalam rangka transisi," katanya.
Selain itu, dia juga mengatakan masih harus menunggu strategi politik dari partai pengusung.
"Saya sudah bersepakat akan melakukan itu, pada saatnya agar saya tidak terikat. Dan agar yang lain tahu kalau mau jadi pejabat jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda," ungkapnya.
Ketika kembali ditanya komitmennya untuk mengundurkan diri, Mahfud menjawab dirinya menunggu timing (waktu) yang tepat.
"Nunggu timing. Nunggu timing. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Jokowi, jadi tak akan menyinggung siapa-siapa. Tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik," ungkapnya.
Di sisi lain, dia sempat mengutip pidato penutupannya saat debat cawapres yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).
Di situ Mahfud berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang 4,5 tahun lalu mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.
Mahfud percaya, ketika Jokowi mengangkatnya sebagai Menko Polhukam, mantan Wali Kota Solo itu memiliki niat baik untuk rakyat. Oleh sebab itu, dia membantunya.
Kini, Mahfud pun bersedia untuk menemani Ganjar karena dia percaya mantan Gubernur Jawa Tengah itu merupakan sosok yang pro rakyat.
"Sekarang saya pun bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat," ungkapnya.
(Serambinews.com/Sara Masroni)
BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS