Civitas Akademika USK Respon Dinamika Pemilu, Prof Humam Hamid:  Sampai Batas Paling Atas

SERAMBINEWS.COM - Sosiolog Aceh yang juga Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Ahmad Humam Hamid memberikan tanggapannya terkait pernyataan sikap civitas akademika Universitas Syiah Kuala (USK) yang ikut menyatakan sikap terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut Prof Humam, deklarasi dan pernyataan sikap yang diikuti puluhan guru besar dan civitas akademika yang berlangsung di Lapangan Tugu Darussalam, Jumat (9/2/2024) merupakan bentuk kepedulian dan moral kepada publik.

"Kalau USK sudah ngomong, sudah memberikan moral kepada publik tentang posisi USK untuk nasional itu berarti sudah upper limit, artinya batas paling atas," kata Prof Humam saat dihubungi Serambinews.com, Jumat (9/2/2024).

Prof Humam menilai, kampus USK baru merespon dinamika pemilu bukanlah sebuah keterlambatan, melainkan selama ini USK masih memantau dinamika perpolitikan di Indonesia.

Selain itu, USK merupakan sebuah kampus besar di Aceh yang lahir dan besar dari sebuah konflik masa lalu sehingga perlu berhati-hati dalam bersikap. 

"Trauma konflik itu tetap saja menjadi sebuah ingatan kolektif, yang mungkin pada awal-awalnya USK masih memantau, masih wait and see," sambungnya.

Baca juga: Publik Menunggu Sikap USK dan UIN Ar-Raniry

Di sisi lain Prof Humam menilai, apabila USK telah mengambil sikap, artinya USK telah mempertimbangkan banyak hal dan sudah tidak tahan lagi dengan pemerintahan di Indonesia. 

"Itu membuat mereka gerah bahwa ini gak benar lagi, jadi memang dugaan saya ini adalah upper limit, jadi itu sudah habis, kalau sudah keluar USK udah selesai, sudah kelewatan betul, sepertinya memang mendapat reaksi keras dari anak buah Jokowi, dari pihak pemerintah yang berkuasa, jadi mungkin teman-teman USK udah gak tahan lagi melihat itu, makanya saya katakan kalau USK sudah bersuara, sudah selesai itu sudah komplit," tegasnya.

Sementara itu, Prof Humam membeberkan alasan mengapa sampai saat ini Universitas Islam Negeri di berbagai daerah tak banyak yang menyuarakan kemunduran demokrasi tak terkecuali di UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 

Prof Humam menuturkan, hal tersebut dilatarbelakangi karena adanya dugaan intervensi kekuasaan sehingga civitas akademika UIN belum menetukan arah pergerakan mengingat UIN di bawah naungan Kemneterian Agama (Kemenag).

"Dugaan saya Yaqut (Menteri Agama) itu keras sekali dan bukan tidak mungkin rektor sudah diancam oleh Yaqut secara langsung maupun tidak langsung untuk bersuara," pungkasnya. 

(Serambinews.com/Firdha Ustin)