Eddy menambahkan bahwa jika kebijakan ini diterapkan, otomatis kebutuhan untuk subsidi energi akan berkurang, sehingga bisa menghemat anggaran negara.

 
“Kalau subsidi energi kebutuhan berkurang, artinya itu merupakan penghematan APBN, yang mana kemudian penghematan kan bisa dipakai untuk membiayai program yang lain,” ujarnya. 

“Itu maksud saya. bukan memangkas subsidi BBM untuk makan siang gratis.”

Lebih lanjut, Eddy pun menegaskan bahwa tidak akan ada pemangkasan subsidi energi yang kemudian membuat harga BBM naik. 

Sebab, fokus yang akan dilakukan adalah efisiensi dengan membatasi jumlah orang yang bisa menerima subsidi.

"Itu bukan pemangkasan BBM. Saya enggak pernah bilang pemangkasan BBM, gitu. Yang saya katakan adalah kita lakukan efisiensi di bidang penyaluran subsidi energi. Subsidi energi, bukan subsidi BBM," ujar Eddy.

"Saya katakan, efisiensi di bidang subsidi energi. Kan saya pimpin Komisi VII DPR, jadi saya tahu apa yang bisa dipangkas, apa yang enggak.”

Dewan Pakar TKN Bantah

Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo mengatakan, dirinya sudah mengonfirmasi kabar tersebut kepasa Eddy.

Dia mengatakan, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut tidak pernah menyatakan pemangkasan subsidi energi dan BBM demi program makan siang gratis.

"Saya sudah konfirmasi ke mas Eddy Soeparno, yang bersangkutan tidak pernah mengatakan Prabowo-Gibran akan memangkas subsidi BBM. Apalagi, untuk membiayai program makan siang gratis," kata Drajad saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/2/2024).

Drajad mengatakan, Eddy merupakan pimpinan di Komisi VII DPR yang memiliki mitra kerja di sektor energi. Karenanya, kata dia, Sekjen PAN tersebut memahami efisiensi BBM

"Yang bersangkutan (Eddy Soeparno) pimpinan Komisi 7 DPR, jadi tahu betul di mana sumber peningkatan efisiensi subsidi tanpa harus mengurangi subsidi BBM," ujarnya.

Lebih lanjut, Drajad memastikan, anggaran program makan siang dan susu gratis bukan dari pemotongan pos APBN yang sudah ada.