Laporan Aulia Prasetya | Sabang
SERAMBINEWS.COM, SABANG - Komisi VI DPR RI sepakat menyetujui penambahan anggaran untuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) senilai Rp 89,4 miliar.
Bila penambahan anggaran tersebut disetujui, maka pagu anggaran tahun 2025 untuk BPKS akan menjadi sebesar Rp 142,9 miliar.
Demikian di antaranya kesimpulan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) BPKS dengan Komisi VI DPR RI.
RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Y Manurung dan Aria Bima berlangsung di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I DPR-RI, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Wakil Kepala BPKS, Abdul Manan didampingi Deputi Umum, Suprijal Yusuf kepada wartawan, Kamis (13/6/2024), menjelaskan, persetujuan penambahan anggaran BPKS untuk tahun anggaran 2025, sebelumnya juga telah disepakati dalam rapat konsinyering yang berlangsung di Ruang Istana I Lantai IV, Hotel Sari Pasific, Jakarta, Rabu (5/6/2024) pekan lalu.
Dalam rapat konsinyering dan RDP dengan Komisi IV DPR RI, lanjut Abdul Manan, BPKS awalnya menerima pagu indikatif sebesar Rp 53.494.482.000.
Pagu indikatif ini berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan dengan Nomor: S-346/MK.02/2024 dan B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024.
"Maka usulan rancangan anggaran 2025 yang kami usulkan berpatokan pada pagu indikatif tersebut," kata Abdul Manan.
Setelah dalam dua kali rapat bersama Komisi VI DPR RI, timpal Deputi Umum Suprijal Yusuf, BPKS berhasil meyakinkan pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI untuk penambahan anggaran 2025 sebesar Rp 89,4 miliar lebih.
"Ini baru persetujuan tingkat komisi, dan masih ada tahapan selanjutnya di tingkat Badan Anggaran (Banggar),” urai dia.
Bila di Banggar nanti setujui, maka akan diputuskan dalam sidang paripurna. Sehingga kami masih butuh perjuangan pada tahap selanjutnya," ungkap Suprijal Yusuf.
Bila anggaran tambahan ini disetujui, maka BPKS dalam tahun 2025 nanti anggarannya akan mencapai Rp 142,9 miliar.
Kalau ini tercapai adalah sebuah kemajuan bagi manajemen baru BPKS di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang yang baru.
Sebab, sisi penganggarannya bertambah ditengah tren berkurangnya pagu anggaran BPKS dalam 15 tahun terakhir.