Kesepakatan itu, yang ditandatangani pada hari Selasa di Tiongkok setelah tiga hari perundingan intensif, meletakkan dasar bagi pemerintah rekonsiliasi nasional sementara untuk memerintah Gaza pascaperang, kata Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi.
Kesepakatan itu ditandatangani oleh Hamas dan Fatah yang selama ini berseteru, serta 12 kelompok Palestina lainnya.
Rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah akan menjadi titik balik penting dalam hubungan internal Palestina.
Dua partai politik utama Palestina di wilayah Palestina telah menjadi rival berat sejak konflik muncul pada tahun 2006, setelah Hamas menguasai Gaza.
"Kita berada di persimpangan bersejarah," kata Abu Marzouk menurut CNN.
"Rakyat kita bangkit dalam upaya mereka untuk berjuang."
Hamas, yang menguasai Gaza dan memimpin serangan 7 Oktober terhadap Israel, menganjurkan perlawanan bersenjata terhadap pendudukan Israel.
Fatah mengendalikan Otoritas Palestina, yang memiliki kendali administratif sebagian atas wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Fatah mendukung perundingan damai dalam upaya mendirikan negara Palestina.
Tidak ada jalan lain selain persatuan
Beberapa upaya rekonsiliasi antara kedua faksi di masa lalu telah gagal.
Namun, seruan agar mereka bersatu semakin meningkat karena perang telah berlarut-larut dan Israel beserta sekutunya, termasuk Amerika Serikat, telah membahas siapa yang dapat memerintah daerah kantong itu setelah pertempuran berakhir.
Barghouti mengatakan perang di Gaza adalah “faktor utama” yang memotivasi pihak Palestina untuk mengesampingkan perbedaan mereka.
“Tidak ada cara lain saat ini selain bagi warga Palestina untuk bersatu dan berjuang bersama melawan ketidakadilan yang mengerikan ini,” katanya.
“Hal terpenting sekarang adalah tidak hanya menandatangani perjanjian, tetapi juga melaksanakannya.”
China, yang berupaya memainkan peran mediasi dalam konflik tersebut, sebelumnya menjadi tuan rumah bagi Fatah dan Hamas pada bulan April.
Selama pembicaraan tersebut, kedua belah pihak menyatakan keinginan politik mereka untuk mencapai rekonsiliasi melalui dialog dan konsultasi dan membuat kemajuan pada banyak isu spesifik, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian saat itu.
Putaran pembicaraan terakhir menampilkan pemimpin politik Hamas Ismael Haniyeh dan wakil kepala Fatah Mahmoud al-Aloul.
Setelah penandatanganan apa yang disebut sebagai “Deklarasi Beijing”, Wang dari Tiongkok mengatakan:
“Rekonsiliasi merupakan masalah internal bagi faksi-faksi Palestina, tetapi pada saat yang sama, hal itu tidak dapat dicapai tanpa dukungan dari masyarakat internasional.”
Tiongkok secara historis bersimpati terhadap perjuangan Palestina dan mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.
Presiden Tiongkok Xi Jinping telah menyerukan “konferensi perdamaian internasional” untuk mengakhiri perang.(*)