Sementara itu, PM Netanyahu mengatakan bahwa Israel tidak akan menarik diri dari Koridor Philadelphia di perbatasan Gaza-Mesir dan Poros Netzarim dalam keadaan apa pun.

"Israel tidak akan, dalam kondisi apa pun, meninggalkan Koridor Philadelphia dan Poros Netzarim meskipun ada tekanan besar untuk melakukannya," katanya.

“Ini adalah prinsip-prinsip strategis, baik secara militer maupun politik,” tambah Netanyahu.

Pernyataanya muncul beberapa jam setelah Presiden AS, Joe Biden, dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel telah menyetujui gencatan senjata dan proposal pertukaran tahanan yang diajukan oleh Washington.

Pembicaraan gencatan senjata Gaza di Qatar berakhir pada Jumat dengan mengajukan proposal yang mempersempit kesenjangan antara Israel dan Hamas yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Biden pada tanggal 31 Mei.

Biden mengatakan bahwa Israel mengajukan kesepakatan tiga fase yang akan mengakhiri permusuhan di Gaza dan menjamin pembebasan sandera yang ditawan di daerah Gaza.

Rencana tersebut meliputi gencatan senjata, pertukaran sandera-tahanan, dan pembangunan kembali Gaza.

Namun Hamas menuduh Netanyahu pada menetapkan persyaratan baru dalam usulan gencatan senjata Gaza dan pertukaran sandera yang diajukan selama perundingan Doha.

"Usulan baru tersebut memenuhi persyaratan dan keselarasan Netanyahu dengan persyaratan tersebut, khususnya penolakannya terhadap gencatan senjata permanen, 

penarikan penuh pasukan dari Jalur Gaza, dan desakannya untuk melanjutkan pendudukan di Persimpangan Netzarim (yang memisahkan utara dan selatan Jalur Gaza), 

Penyeberangan Rafah, dan Koridor Philadelphia (di selatan)," kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

“Dia juga menetapkan persyaratan baru dalam berkas pertukaran sandera dan menarik kembali persyaratan lainnya, yang menghambat penyelesaian kesepakatan,” imbuhnya.

Selama berbulan-bulan, AS, Qatar, dan Mesir telah berupaya mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk memastikan pertukaran tahanan dan gencatan senjata serta mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza. 

Namun, upaya mediasi terhenti karena penolakan Netanyahu untuk memenuhi tuntutan Hamas guna menghentikan perang.

Israel terus melancarkan serangan brutal di Jalur Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.