Kupi Beungoh

Tol Sibanceh: Peran Sentral Masyarakat dalam Percepatan dan Lambatnya Jalannya Pembangunan

Editor: Agus Ramadhan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Aishah, Mahasiswa Doctoral Universitas Pendidikan Indonesia.

Transparansi dalam memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak memang merupakan langkah penting.

Namun, hal ini hanya salah satu aspek dari kompleksitas yang muncul selama proses pembebasan lahan berlangsung.

Permasalahan yang sering muncul adalah adanya kejadian-kejadian sporadis yang mengganggu pelaksanaan, sehingga menyebabkan data asli menjadi tidak valid dan sulit dipertanggungjawabkan. 

Data otentik sangat penting karena merupakan dasar bagi setiap langkah berikutnya, mulai dari validasi hingga penetapan harga lahan.

Kejadian sporadis yang terjadi di lapangan sering kali menyebabkan data menjadi tidak akurat atau bahkan absurd.

Misalnya, perubahan mendadak dalam kepemilikan lahan, pengklaiman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, atau manipulasi data terkait dengan luas dan jenis tanah, dan keterangan tanam tumbuh dari tanah kawasan hutan.

Ketika data yang diperoleh pada tahap awal sudah tidak valid, seluruh proses selanjutnya, baik itu validasi maupun penetapan harga lahan, akan terpengaruh secara signifikan. 

Data otentik merupakan landasan utama bagi setiap tahapan dalam proses pembebasan lahan.

Tanpa data yang valid, tidak mungkin untuk memberikan kompensasi yang adil dan transparan kepada masyarakat.

Data yang tidak benar akan mengakibatkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat, serta menciptakan konflik dan resistensi terhadap proyek.

Yang menjadi pembicaraan hangat dewasa inilah adalah pembebasan di Pulo Hagu yang masih mangkrak selama 2 bulan ini, sejak pulangnya Presiden dari peresmian Seksi 2 Seulimum -Jantho, Seksi 3 Jantho -Indrapuri, Seksi 5 Blang Bintang -Kuta Baro, dan seksi 6 Kuta Baro-Baitussalam. 

Pembangunan di Pulo Hagu mengalami hambatan karena data dari pihak terkait, terkait wilayah tersebut belum final.

Ketika tanah yang terdampak kembali dijadikan objek pembebasan lahan, kondisi real di lapangan menjadi sulit untuk diketahui dengan pasti.

Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur dan kompensasi yang mereka terima, sehingga mereka mungkin merasa ragu atau tidak yakin dengan proses tersebut. 

Potensi provokasi juga menambah kerumitan.

Halaman
1234

Berita Terkini