Menekankan bahwa Perlawanan tidak akan jatuh ke dalam "tipu daya" AS, Hamdan menggarisbawahi bahwa upaya AS ini gagal setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak usulan AS tentang gencatan senjata di Lebanon. 

Mengenai situasi internal Palestina, Hamdan mengungkapkan bahwa komite gabungan antara Fatah dan Hamas akan mengelola urusan publik di Gaza, dan menggambarkan perjanjian tersebut sebagai langkah menuju "pengorganisasian rumah Palestina."  

Hamdan menyatakan Hamas lebih memilih pemerintahan persatuan nasional sebagai bagian dari perjanjian apa pun dengan Fatah, seraya mencatat bahwa rezim Israel berupaya memecah belah proyek nasional Palestina.

Baca juga: Hanya Untungkan Israel, Hamas Tolak Usulan Gencatan Senjata Selama 30 Hari di Gaza

Pejabat Hamas menekankan bahwa, "Jika pembentukan pemerintahan persatuan nasional terbukti sulit, ada kepentingan rakyat kita yang harus kita penuhi dengan segala cara yang tersedia."(*)