Sebanyak 2.777 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat, seperti sudah meninggal dunia, serta alih status menjadi TNI dan Polri. 

Serta TPS dengan kerawanan pemilih pindahan, domisili penyelenggara berasal dari luar TPS, tidak ada jaringan internet, dan pemilih memenuhi syarat, tetapi tidak masuk DPT.

Berikutnya, 16 indikator potensi TPS rawan yang paling banyak terjadi. Di antaranya sebanyak 234 TPS dengan kendala aliran listrik, 224 TPS didirikan di wilayah rawan bencana, 45 TPS dengan riwayat kekurangan logistik, 181 TPS sulit dijangkau, dan 203 TPS pernah dilakukan pemungutan suara ulang.

Selanjutnya, 46 TPS di dekat lembaga pendidikan yang berpotensi mempengaruhi pilihan pemilih, 149 TPS dengan riwayat praktik politik uang, 96 TPS pernah terjadi intimidasi, 36 TPS di wilayah rawan konflik, serta lainnya.

Selain itu, ada tiga indikator potensi TPS rawan yang tidak banyak terjadi, tetapi tetap perlu diantisipasi, di antaranya 63 TPS dengan riwayat SARA, 42 TPS pernah terjadi penyelenggaranya berkampanye untuk pasangan calon, dan 14 TPS dengan riwayat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.

“Nah, berat dugaan berbagai celah tersebut akan digunakan para provokator untuk menyulut konflik yang ada,” duga Abu Razak.

Minta ASN Netral

Terkait posisi ASN dan pejabat serta karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Abu Razak menekankan agar tetap netral. 

Baca juga: Ahli ITB Ungkap Efek Minum Air Galon, Isi Ulang dan Air PDAM yang Direbus, Mana yang Lebih Aman?

Baca juga: RKB Aceh Utara Persiapkan 2.480 Saksi di TPS, F Rozi: Jika Ada Intimidasi Segera Lapor

Abu Razak sepakat dengan hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakorpimda) se-Aceh di Hotel The Pade, Aceh Besar, Kamis (21/11/2024). Termasuk, hasil rapat Pj Gubernur Aceh Safrizal dengan Komisi II DPR RI di Jakarta.

Begitupun, sejak dua bulan lalu, pihaknya sudah mendeteksi dan memetakan sejumlah oknum pejabat BUMD dan Pemerintah Aceh, termasuk Pj Bupati/Wali Kota di Aceh, yang diduga berpihak atau melakukan mobilisasi pengaruh serta dukungan kepada salah satu paslon.

“Kami sudah memiliki data lengkap mengenai siapa saja dari mereka,"

"Karena itu, saya minta segera berhenti dan bersikaplah netral sebagai ASN dan pejabat BUMD, tentukan hak pilih sesuai hati nurani,” tegas Abu Razak.(*)