Indeks Pembangunan Syariat Islam di Aceh Alami Peningkatan 

Laporan Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH –  Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh bersama Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) mencatat hasil survei Indeks Pembangunan Syariah (IPS) Provinsi Aceh pada tahun 2024 mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan IPS pada tahun 2021 lalu.

“Ada pertumbuhan dibandingkan tahun 2021 lalu, walaupun belum merata. Ada dimensi-dimensi yang tinggi dan ada dimensi yang butuh pembenahan lagi ke depan. Peningkatannya meningkat sekitar 2-3 persen dari tahun 2021 lalu,” kata Ketua PKPM Aceh Prof. Muslim Zainuddin.

Hal tersebut disampaikan Muslim dalam Diseminasi Hasil Survei Indeks Pembangunan Syariah di Aceh Tahun 2024, di Aula Landmark BSI, Banda Aceh (18/12/2024). 

Muslim menjelaskan, dalam diseminasi hasil IPS ini pihaknya melakukan survei di 23 kabupaten-kota dengan mengukur tujuh dimensi yaitu aqidah, Qanun LKS, kepatuhan membayar zakat, hukum jinayat, manajemen masjid/meunasah, melek Alquran, dan dimensi akhlak. 

Selain itu, dalam survei tersebut pihaknya menargetkan sebanyak 2.300 responden, di mana setiap kabupaten/kota terdapat 80-100 orang dan dipastikan responden tersebut memenuhi target keterwakilan unsur sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan survei tersebut, kata Muslim, enam dimensi menunjukkan peningkatan dari tahun 2021, di mana dimensi aqidah dari 79.75 menjadi 87.01 poin, Qanun LKS dari 76.75 menjadi 85.58 poin, kepatuhan membayar zakat dari 79.75 menjadi 84.03 poin, hukum jinayat dari 80.63 menjadi 83.51 poin, dimensi manajemen masjid/meunasah dari 80.78 menjadi 83.47 poin, dan dimensi melek Alquran dari 82.28 menjadi 83.25.

“Sementara dimensi akhlak mengalami penurunan, dari 88.06 poin pada tahun 2021 menjadi 82.50 poin pada tahun 2024. Karena kita tahu sendiri bahwa perkembangan zaman turut mempengaruhi akhlak-akhlak kita terutama generasi muda dalam hal pergaulan,” jelasnya.

Sementara itu, Kadis DSI Aceh, Zahrol Fajri mengatakan, tujuan dilaksanakannya survei IPS ini yaitu untuk melihat bagaimana perkembangan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Tanah Rencong. 

Sebab, kata Zahrol, hasil survei tersebut nantinya menjadi acuan bagi Pemerintah Aceh pemerintah kabupaten/kota untuk bagaimana mensinergikan dan meningkatkan program kegiatan pembangunan Aceh di bidang syariat.

“Sehingga nanti ada arah kebijakan yang benar. Kalau enggak ada hasil survei inikan kita meraba-raba nanti, sehingga tidak tepat sasaran dalam pengalokasian program dan anggaran,” jelasnya.

Baca juga: Dinas Syariat Islam Aceh Besar Gelar STQ, Persiapan Menuju MTQ Aceh 2025

Zahrol mengungkap, data IPS ini merupakan salah satu instrumen penting untuk melihat bagaimana perkembangan dan pembangunan syariat Islam di Aceh. Karena dari tujuh indikator yang disurvei, setiap tahunnya menunjukkan angka yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, dengan adanya hasil survei ini pemerintah dapat memikirikan upaya dan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan melalui program yang dicanangkan ke depan. 

“Karena antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya beda-beda tingkat indikatornya. Ada satu kabupaten melek baca Al-qurannya rendah, maka pemerintah kabupaten kotanya fokus pada indikator itu, apakah nanti membuka balai-balai pengajian atau membuka programnya yang dapat meningkatkan minat baca Alqurannya,” ungkapnya.

“Ada juga misalnya kabupaten yang kesadaran orang membayar zakat rendah. Maka kita berharap di kabupaten itu nanti ada satu upaya oleh pemerintah di sana untuk bersama-sama memikirkan masyarakat yang punya kemampuan untuk memiliki kesadaran membayar zaka,” lanjutnya.