Zulfikar juga mengungkapkan bahwa awalnya Kemenpan-RB mengusulkan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025, tetapi pihak DPR meminta percepatan agar peserta yang telah lolos seleksi tidak menunggu terlalu lama.

Baca juga: Penjelasan MenpanRB Soal Pengangkatan CPNS 2024 Diundur, Sebut Bukan Ditunda dan Efisiensi, Tapi Ini

Hal itu membuat Komisi II DPR memberikan target kapan proses pengangkatan harus berakhir. 

"Maka itu, kita minta percepat, percepatannya kita kan butuh kapan proses itu harus berakhir, maka kita bilang sebenarnya itu memahaminya tidak boleh kelewat Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK," tutur Zulfikar.

Kemenpan-RB sebut pengangkatan CPNS serentak pada Oktober

Sementara itu, berbeda dengan DPR, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenpan-RB, Aba Subagja, mengumumkan bahwa pengangkatan CPNS akan dilakukan serentak pada 1 Oktober 2025. 

Hal tersebut diumumkannya secara daring melalui kanal YouTube Kemenpan-RB pada Kamis (6/3/2025).

Menurut Aba, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan seluruh CPNS dapat mulai bekerja secara bersamaan, sehingga tidak ada perbedaan dalam Tanggal Mulai Tugas (TMT) di berbagai instansi.

"Ini nanti pengangkatannya akan dilakukan serentak. Jadi nanti tahap I, tahap II (PPPK) nanti di 1 Maret 2026. Kemudian CPNS pun 1 Oktober 2025. Dengan pengangkatan serentak ini, enggak ada yang beda-beda lagi ya," ungkap Aba.

Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, menambahkan bahwa keputusan ini telah disepakati dalam rapat dengan Komisi II DPR RI. 

Baca juga: Pemerintah Tunda Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Bagaimana Nasib Pembukaan Seleksi CPNS 2025?

Menurutnya, kebijakan pengangkatan serentak dibutuhkan untuk menghindari perbedaan waktu mulai kerja di setiap instansi.

Haryomo berpendapat, peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 harus diangkat, mulai bekerja, dan menerima gaji dalam waktu yang bersamaan.

"Kebijakan baru dibutukan karena selama ini TMT (Tanggal Mulai Tanggal) atau tanggal resmi diangkatnya CPNS sebagai pegawai setelah menerima Surat Kerja (SK) berbeda di setiap instansi," ujar Haryomo.

"Sehingga ada yang sudah bekerja, karena usulan dari instansi itu cepat, ada yang belum, karena memang belum ditetapkan SK-nya. Nah, kita tidak ingin terjadi seperti itu," pungkasnya.

(Serambinews.com/Yeni Hardika/Kompas.com)

BACA BERITA LAINNYA DI SINI