Baca tanpa iklan
BANDA ACEH – Gonjang-ganjing terkait bongkar pasang direksi Bank Aceh Syariah (BAS) telah menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat, dengan berbagai sudut pandang.
Namun semua pihak diingatkan agar berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan komentar, karena Bank Aceh merupakan lembaga keuangan yang tatakelola dan regulasinya diatur dengan sangat ketat.
Demikian disampaikan Ketua Umum PP IKA-USK (Ikatan Alumni Universitas Syiah Kuala) yang juga mantan direksi Bank Aceh, Amal Hasan SE MSi.
"Seluruh stakeholder untuk lebih bijak dalam memberikan komentar dan pendapatnya terkait issu atau polemik yang sedang terjadi di BAS,"
"Semua pihak harus berhati-hati, ini lembaga keuangan yang tatakelola dan regulasinya diatur dengan sangat ketat," katanya.
Ia juga berharap Pemerintah Aceh selaku Pemegang Saham tidak menempatkan pengelolaan Bank Aceh sama dengan organ otonom dalam struktur pemerintahan sebagaimana Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Kebijakan Keliru
Amal Hasan menuturkan, apa yang terjadi pada Bank Aceh belakangan ini di antaranya akibat kebijakan yang keliru dari pemangku kepentingan, tidak mengikuti prosedur.
Semua dilakukan tanpa memperhatikan akar masalahnya dan potensi efek risiko yang terjadi pada bank.
Bongkar pasang manajemen secara serampangan telah berdampak pada terganggunya Governance Structure Bank Aceh, yang pada akhirnya juga merembes ke persoalan Good Corporate Governance (GCG), dan berdampak pada berbagai aktifitas operasional Bank Aceh.
Baca juga: Kisah Pilu Badut Keliling Diusir dari Kontrakan, Tidur di Masjid dengan Bayi, Dibantu Polisi Baik
Baca juga: Juru Bicara Hamas Abdel Latif al-Qanou Syahid dalam Serangan Udara Israel di Jalur Gaza Utara
“Pemerintah Aceh selaku Pemegang Saham sepertinya tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang permasalahan yang terjadi di BAS,"
"Sehingga kebijakan yang diambil cenderung menonjolkan ego kekuasaan secara full power, karena merasa sebagai pemilik bank secara absolut,"
"Padahal kepemilikan yang dimaksud adalah dalam konteks representasi exofficio selama masa jabatan. Sejatinya BAS itu adalah milik rakyat Aceh,” kata Amal Hasan.
Miris
Amal Hasan yang juga Ketua Perhumas Indonesia Provinsi Aceh mengaku miris melihat gonjang-ganjing yang menerpa Bank Aceh belakangan ini.