“Rapat hari ini menghasilkan sejumlah masukan dari pimpinan DPR RI, Menteri, dan Wakil Menteri Dalam Negeri,” beber dia. 

“Kami akan segera menindaklanjutinya dan menyosialisasikan penerapan undang-undang tersebut ke daerah-daerah,” katanya.

Fadhlullah menegaskan, bahwa dukungan dari DPR RI menjadi kunci bagi percepatan pembangunan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. 

“DPR RI memberikan solusi terbaik untuk seluruh daerah di Indonesia, termasuk Aceh,” tukasnya.

Selain fokus pada penguatan kebijakan, Fadullah juga menyoroti capaian Pemerintahan Aceh, yaitu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,3 persen.

Lalu, penurunan angka kemiskinan menjadi 12,6 persen, serta pertumbuhan ekonomi yang naik menjadi 4,6 persen. 

Namun, ia menekankan bahwa tantangan masih besar, terutama di sektor pengurangan ketergantungan terhadap dana Otsus dan peningkatan iklim investasi di daerah.(*)