Dr. RITA MEUTIA, S.E., M.Si. Ak., Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, melaporkan dari Bireuen

Kabupaten Bireuen terletak di Provinsi Aceh, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar untuk menjadi wilayah yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam konteks Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus yang menerapkan syariat Islam, Kabupaten Bireuen memiliki peluang strategis untuk mengembangkan dirinya secara komprehensif dengan memadukan nilai-nilai keislaman, pembangunan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, serta pemberdayaan masyarakat. Diperlukan upaya optimal untuk mewujudkan visi Kabupaten Bireuen adil, makmur, aman, dan damai dalam bingkai syariat Islam.

Penerapan syariat Islam bukan hanya sekadar formalitas hukum, melainkan juga harus menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang nilai-nilai syariat Islam kepada seluruh lapisan masyarakat. Program-program seperti pengajian rutin, pelatihan keagamaan, dan penyuluhan tentang hukum Islam perlu digalakkan secara konsisten.

Selain itu, lembaga pendidikan dan keagamaan seperti dayah (pesantren tradisional Aceh) harus diberdayakan sebagai pusat pembelajaran agama dengan standar kompetensi yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Penguatan syariat Islam juga harus diimbangi dengan penegakan hukum yang adil dan transparan. Wilayatul Hisbah (WH) sebagai lembaga penegak syariat Islam, harus diberi dukungan penuh untuk menjalankan tugasnya dengan profesional. Penegakan hukum tidak boleh hanya berfokus pada aspek ritual ibadah, tetapi juga mencakup aspek muamalah (hubungan sosial dan ekonomi) yang berbasis pada prinsip keadilan dan kesejahteraan.

Kemakmuran sebuah daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM)-nya. Kabupaten Bireuen harus fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Pendidikan formal di sekolah-sekolah harus diperkuat dengan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan keislaman. Hal ini bertujuan untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan pemahaman mendalam tentang agama.

Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Program pelatihan keterampilan vokasional juga penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Dengan SDM yang berkualitas, Kabupaten Bireuen dapat menjadi pusat inovasi dan pengembangan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di bawah kepeminpinan bupati dan wakil bupati pilihan rakyat yang baru saja dilantik.
Kemandirian ekonomi adalah salah satu kunci utama untuk mewujudkan kabupaten yang unggul. Kabupaten Bireuen memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merancang program-program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah.

Pengembangan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan koperasi syariah, harus menjadi prioritas. Lembaga yang memiliki komitmen penguatan terhadap syariat Islam tersebut dapat memberikan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan skema yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti bagi hasil (mudharabah) atau sewa (ijarah). Selain itu, program zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setempat dapat dioptimalkan untuk membantu masyarakat miskin dan mendukung program-program pemberdayaan ekonomi.

Pengembangan sektor pariwisata syariah juga dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Destinasi wisata religi, seperti masjid-masjid bersejarah dan situs-situs kebudayaan Islam, dapat dipromosikan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan demikian, sektor pariwisata tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas keislaman masyarakat Bireuen.

Pembangunan infrastruktur

Infrastruktur yang memadai adalah prasyarat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bireuen perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Pembangunan fondasi ekonomi tersebut harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, yaitu memperhatikan dampak lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus membangun infrastruktur digital untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Akses internet yang cepat dan merata akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, berkomunikasi, dan berbisnis secara online. Dengan infrastruktur yang memadai, Kabupaten Bireuen dapat menjadi daerah yang kompetitif di era globalisasi.

Aceh memiliki kekayaan budaya yang sangat khas, termasuk seni, tradisi, dan adat istiadat yang erat kaitannya dengan nilai-nilai Islam. Kabupaten Bireuen harus berupaya melestarikan budaya lokal agar tidak hilang ditelan zaman. Program pelestarian budaya dapat dilakukan melalui festival budaya, pelatihan seni tradisional, dan dokumentasi warisan budaya, dan lain-lain.

Pelestarian budaya juga harus diimbangi dengan pengembangan industri kreatif yang berbasis pada kearifan lokal. Misalnya, produk kerajinan tangan, batik Aceh, dan kuliner tradisional dapat dipasarkan secara luas untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan langkah cerdas tersebut, budaya lokal tidak hanya dilestarikan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Pemkab Bireuen harus mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Forum-forum musyawarah seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) harus difasilitasi secara transparan dan inklusif.

Selain itu, organisasi kemasyarakatan, seperti majelis taklim, karang taruna, dan kelompok pengajian, harus diberdayakan sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, pembangunan di kabupaten ini akan lebih berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

Tata kelola pemerintahan