Pemerintah daerah diharapkan menyediakan platform daring yang menampilkan data PAD secara transparan, mulai dari rincian sumber penerimaan hingga penggunaan dana secara berkala.

Publikasi Laporan Keuangan Berkala

Laporan penggunaan PAD perlu dipublikasikan secara rutin dengan format yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat umum, bukan hanya dalam bentuk laporan teknis yang sulit dicerna.

Digitalisasi Proses Pajak dan Retribusi

Penggunaan teknologi dalam proses pemungutan pajak dan retribusi dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kebocoran, dan memperkuat akuntabilitas.

Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan

Fuadi mendorong adanya forum-forum terbuka atau sistem pelaporan online di mana masyarakat bisa ikut memantau dan mengawasi pengelolaan PAD secara aktif.

Edukasi Publik tentang Pajak dan Retribusi

Ia menilai penting adanya upaya edukasi kepada masyarakat tentang arti penting kontribusi mereka melalui pajak dan bagaimana kontribusi itu kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan.

"Kalau data PAD dibuka, masyarakat bisa ikut mengawal penggunaannya. Ini bukan soal teknis lagi, tapi soal komitmen dan kemauan politik dari pemerintah daerah," tandas Fuadi.

Ia menambahkan, jika pemerintah daerah mau mengambil langkah-langkah keterbukaan ini dengan serius, dirinya optimis pengelolaan PAD di Aceh Timur akan menjadi lebih baik.

Dengan sistem yang transparan dan partisipatif, pembangunan daerah akan lebih tepat sasaran, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akan semakin menguat.

"Pengelolaan PAD yang transparan adalah pondasi bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat Aceh Timur," pungkasnya. (*)