PSK yang melancarkan aksinya dengan aplikasi, datang secara mandiri. Tetapi ada pula ditemukan yang datang dibawa oleh orang lain (mucikari).

"Sebagian besar memang datang secara mandiri," singkatnya.

Selama kurang lebih tiga bulan, telah ada setidaknya 30 orang PSK yang telah diamankan. Mereka dibuatkan surat pernyataan, lalu diminta untuk bertanda-tangan. Setelah itu, mereka diminta atau diharuskan untuk pulang ke daerah asalnya.

Meski terus dilakukan penertiban, tetapi praktek itu masih saja ada sampai saat ini. Diakui Rakhmadi, setelah ada yang pulang, tidak berselang lama PSK baru kembali datang dan menyewa kamar di guest house yang ada di PPU.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri, dan dibutuhkan kolaborasi yang kuat antar pihak-pihak terkait, dalam upaya penertibannya.

Praktek prostitusi kata dia tidak akan bisa dibenarkan, karena dapat memicu timbulnya masalah-masalah baru, di tengah masyarakat.

"Harapan kami praktik prostitusi online ini harus ada kerjasama yang kuat antara pemerintah desa setempat, kemudian kerjasama dengan RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat, memberikan edukasi kepada pemilik guest house untuk memfilter tamu yang datang, tidak hanya serta merta menerima profit," tegasnya. 

Artikel ini sudah tayang di Tribun Kaltim