Tolak 4 Pulau Masuk Wilayah Sumut, KNPI Abdya Bertolak ke Aceh Singkil: Mendagri Jangan Buat Gaduh

Laporan Masrian Mizani | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) bertolak ke Aceh Singkil sebagai bentuk dukungan terhadap warga setempat yang sedang dilanda polemik pencaplokan 4 pulau oleh Sumatera Utara (Sumut).

Ketua DPD KNPI Abdya, Teguh Novrianto kepada Serambinews.com, Sabtu (14/6/2025), mengatakan, pihaknya bersama DPD KNPI se-barat selatan Aceh sudah melakukan komunikasi untuk sama-sama berangkat ke Aceh Singkil dalam rangka deklarasi penolakan keputusan Mendagri terkait 4 pulau yang masuk dalam wilayah Sumut.

“Kita KNPI se-barat selatan Aceh sudah melakukan komunikasi untuk sama-sama berangkat ke Aceh Singkil hari ini,” ujarnya. 

“Insya Allah, besok kita akan melakukan deklarasi bersama untuk menolak keputusan Mendagri terkait 4 pulau yang masuk wilayah Sumut,” kata Teguh.

Deklarasi ini, kata Teguh, untuk menyampaikan pesan kepada Mendagri Tito Karnavian bahwa pemuda Aceh tetap satu jika sudah menyangkut tentang marwah dan harga diri Tanah Rencong.

“Deklarasi ini juga merupakan gagasan dari KNPI Aceh. Kita ingin menyampaikan kepada Pak Menteri agar tidak bermain-main terkait harga diri Aceh,” tegas Teguh.

Ia menyebutkan, semasih kondisi Aceh sedang baik-baik saja, Mendagri jangan membuat gaduh.

Sebab tidak tertutup kemungkinan akan ada gerakan-gerakan ormas, Organisasi Kepemudaan (OKP), dan mahasiswa Aceh yang akan berdiri tegak membela tanah kelahirannya.

“Kami meminta agar 4 pulau itu segera dikembalikan kepada Aceh, tidak ada istilah kelola bersama atau masuk ke dalam wilayah Sumut,” ucap Teguh.

Ia juga meminta kepada seluruh OKP dan mahasiswa Aceh agar rapatkan barisan untuk membela hak-hak Aceh yang kini dipermainkan oleh Mendagri.

“Seharusnya Mendagri malu dengan rakyat Aceh, apalagi Pak Jusuf Kalla sudah terang-terangan menyebutkan bahwa 4 pulau itu milik Aceh,” papar dia. 

“Kami meminta agar Presiden Prabowo mencopot jabatan Mendagri karena sudah membuat gaduh dan bisa menimbulkan perselisihan antara masyarakat Sumut dan Aceh,” pungkas Teguh.(*)