Selain melalui situs tersebut, pekerja juga bisa memantau status penetapan BSU 2025 melalui laman BSU BPJS Ketenagakerjaan di alamat https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/ atau melalui aplikasi JMO.

Alasan status masih nol atau tidak bergerak

Apabila pekerja belum mendapatkan perubahan status penyalusan BSU alias status masih sama seperti sebelumnya, juga tidak perlu khawatir.

Status yang tidak berubah bukan berarti gagala menjadi penerima BSU Rp 600.000.

Adapun beberapa alasan mengapa status penerima belum berubah ialah sebagai berikut. 

• Validasi data masih berlangsung secara bertahap
• Laman Kemnaker masih dalam tahap pembaruan sistem
• Penyaluran dana baru dijadwalkan mulai pertengahan Juni 2025

Jadi, meski peserta disuruh melakukan “cek berkala”, belum ada pembaruan berarti sampai Kemnaker membuka akses status penyaluran secara penuh.

Baca juga: Sejumlah Nama Dinyatakan Lolos Verifikasi BSU 2025, Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya?

Penyebab dana BSU belum juga masuk ke rekening

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengungkapkan, bahwa ada beberapa kemungkinan yang dapat menghambat proses pencairan dana BSU ke rekening pekerja.

Kemungkinan pertama, jelas oni, nama rekening di bank Himbara atau BSI tidak sesuai dengan nama peserta calon penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan.

Kendala lain yang juga mungkin terjadi adalah rekening yang digunakan untuk menerima BSU ternyata sudah tidak aktif. 

"Kedua, nomor rekening di bank Himbara atau BSI tidak aktif," jelas Oni, Senin (16/6/2025) seperti dilansir dari Kompas.com. 

Rekening nonaktif tidak akan bisa menerima dana masuk, sehingga pencairan otomatis gagal.

Baca juga: Dinyatakan Lolos Verifikasi Saat Cek BSU 2025, Apakah Artinya Lolos Jadi Penerima BSU Rp600.000?

Selain itu, penyebab ketiga yang membuat pencairan BSU 2025 terhambat adalah nomor rekening yang diberikan salah. 

Oleh sebab itu, Oni mengimbau kepada seluruh perusahaan dan pekerja untuk aktif memverifikasi dan memperbarui data melalui kanal Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP). 

Melalui sistem ini, HRD perusahaan dapat mengecek status kelengkapan dan validitas data pekerja secara langsung.

“Jika ditemukan ketidaksesuaian data, segera lakukan pengkinian melalui SIPP agar penyaluran BSU berjalan lancar dan tepat sasaran,” kata Oni.

Dengan memperbarui dan memastikan data rekening valid, proses penyaluran BSU 2025 bisa berjalan lebih lancar dan tepat sasaran, sehingga bantuan pemerintah ini dapat segera diterima oleh pekerja.

(Serambinews.com/Yeni Hardika)

BACA BERITA LAINNYA DI SINI