SERAMBINEWS.COM - Pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan kebijakan baru mengenai sistem kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kini, ASN diperbolehkan untuk Work From Anywhere (WFA) atau bekerja dari lokasi selain kantor.

Aturan ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah.

Kebijakan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap tuntutan kerja yang semakin dinamis di era digital, sekaligus sebagai upaya menjaga produktivitas dan motivasi kerja ASN.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB, Nanik Murwati, menjelaskan bahwa fleksibilitas kerja diberikan karena ASN tidak hanya dituntut bekerja secara profesional, tetapi juga harus tetap semangat dalam menjalankan tugas kedinasan.

“Fleksibilitas ini bukan berarti mengurangi tanggung jawab. Justru kita ingin menjaga performa dan akuntabilitas ASN tetap optimal,” ujar Nanik, dikutip dari laman resmi KemenPAN-RB, Selasa (17/6/2025).

Dengan adanya aturan ini, ASN dapat bekerja dari kantor, rumah atau lokasi tertentu dengan pengaturan jam kerja yang dinamis sesuai kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas. 

Meski aturan WFA resmi diberlakukan, tidak semua ASN dapat menjalankannya.

Baca juga: Penerapan WFA Bagi ASN, Wamendagri Ingatkan Pentingnya Pengawasan yang Maksimal

Sebagaimana diatur dalam PermenPANRB No. 4/2025, ada beberapa golongan yang tidak diizinkan atau dibolehkan menerapkan jam kerja dengan pola WFA.

Disamping itu, ASN yang menerapkan pola kerja WFH juga memiliki beberapa ketentuan, termasuk mengenai durasi jam kerjanya.

Lalu siapa sajakah ASN yang boleh dan tidak boleh menerapkan pola WFH?

Apa saja ketentuannya ?

ASN yang dibolehkan WFA

Kelompok ASN yang dibolehkan melakukan WFA diatur dalam Pasal 25 PermenPANRB No.4/2025.

Dalam pasal tersebut, pegawai ASN yang bisa melakukan WFA memiliki kriteria:

1. tidak sedang mennjalani atau dalam proses hukuman disiplin
2. bukan merupakan pegawai baru

Jika memenuhi kriteria di atas, ASN berhak menjalankan tugas secara fleksibel, baik dari sisi waktu maupun lokasi kerja.

Baca juga: Kriteria PNS Boleh WFA, Begini Cara Mengajukan WFA Agar Bisa Kerja dari Mana Saja, Cek Syaratnya

ASN yang tidak dibolehkan WFA

Sementara itu, ASN yang tidak dibolehkan WFA diatur dalam Pasal 38 PermenPANRB No.4/2025.

Dalam pasal itu disebutkan, bahwa ketentuan penerapan WFA tidak berlaku bagi ASN tiga kelompok berikut, yaitu:

1. Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta pegawai ASN di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
3. Perwakilan Republik Indonesia di luar ngeri dan pegawai ASN di lingkungan perwakilan RI di luar negeri.

Durasi dan aturan kerja WFA

Selain soal kelompok ASN yang dibolehkan bekerja secara WFA dan tidak, PermenPANRB No.4/2025 juga mengatur soal durasi dan ketentuan jam kerja ASN secara WFA.

Durasi atau lama jam kerja ASN yang melakukan WFA diatur dalam Pasal 13 PermenPANRB No.4/2025.

Dalam pasal itu disebutkan, bahwa pegawai ASN boleh melakukan WFA selama 2 hari dalam seminggu.

Namun, lama durasi WFA ini dikecualikan untuk kategori berikut:

• Pegawai ASN yang harus melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor
• Pegawai ASN dengan keadaan khusus.

Baca juga: Aturan Baru ASN Kini Boleh WFA dan Jam Kerja Lebih Fleksibel, Kecuali Golongan Berikut, Siapa Saja?

Kriteria tugas yang dibolehkan WFA

Selain memenuhi kriteria pegawai, WFA juga hanya bisa dilakukan untuk tugas kedinasan dengan syarat sebagai berikut:

• dapat dilakukan di luar kantor selain lokasi yang menjadi penempatan kerja Pegawai ASN tersebut
• tidak memerlukan ruang kerja khusus dan/atau peralatan khusus
• dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
• memiliki interaksi tatap muka yang minimum
• tidak memerlukan supervisi atasan secara terus menerus
• Kriteria lain yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Cara mengajukan WFA

ASN dengan kondisi khusus bisa mengajukan permohonan fleksibilitas kerja kepada pimpinan unit organisasi. 

Tata caranya diatur dalam Pasal 30. Pegawai yang mengajukan WFA wajib menyampaikan:

• Alasan pengajuan fleksibilitas kerja yang disertai dengan bukti pendukung (misalnya surat keterangan dokter, kondisi darurat)
• Rencana kerja dan keluaran (output) yang akan dicapai selama pelaksanaan tugas fleksibel.

Baca juga: Tidak Semua ASN Boleh WFA Berdasarkan Aturan Baru, Golongan Berikut Harus Tetap Masuk Kantor

Tidak semua instansi wajib menerapkan

PermenPANRB ini berlaku secara nasional sejak diundangkan pada 21 April 2025, dan dapat diterapkan di seluruh instansi pusat maupun daerah yang telah memiliki sistem pendukung, seperti sistem presensi dan pelaporan elektronik.

Meski pemerintah telah membolehkan ASN untuk melakukan WFA, namun tidak semua instansi wajib menerapkan pola kerja fleksibel tersebut secara seragam.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB, Deny Isworo Makirtyo Tusthowardoyo mengatakan, instansi diberikan keleluasaan untuk mengatur sendiri bentuk fleksibilitas kerja sesuai kebutuhan mereka.

"Tidak ada pendekatan satu untuk semua. Instansi diberikan keleluasaan untuk menetapkan model fleksibilitas yang paling tepat, asalkan tetap berorientasi pada kinerja dan akuntabilitas," ujarnya.

Sementara itu, Nanik mengatakan, pola kerja ASN yang fleksibel ini juga tidak berarti mengurangi tanggung jawab mereka.

Pemerintah menegaskan, fleksibilitas kerja harus tetap menjamin pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. 

(Serambinews.com/Yeni Hardika)

BACA BERITA LAINNYA DI SINI