Banda Aceh
Prof Syamsul Rijal Sebut Kehadiran Lembaga Riset Daerah di Aceh Langkah Inovatif, Ini Alasannya
Menurut Guru Besar UIN Ar-Raniry itu, kegiatan riset selama ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai pertimbangan utama...
Penulis: Sara Masroni | Editor: Eddy Fitriadi
Laporan Sara Masroni | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Prodi Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Syamsul Rijal menyebutkan, pembentukan Lembaga Riset Strategis Daerah Aceh merupakan sebuah langkah inovatif.
Hal ini disampaikannya merespons pernyataan Juru Bicara Fraksi Golkar DPRA, Diana Putri Amelia dalam pandangan akhir fraksi terhadap rancangan qanun pertanggungjawaban APBA yang menekankan kebutuhan Aceh akan lembaga khusus di bidang riset untuk mengkaji tantangan pembangunan berkelanjutan berbasis riset.
Menurut Guru Besar UIN Ar-Raniry itu, kegiatan riset selama ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan.
“Kondisi ini dimungkinkan beberapa faktor di antaranya pertama, hasil riset belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan esensial kebijakan pembangunan, kedua, pemerintah merasa cukup menjalankan kebijakan tanpa mengacu pada rekomendasi riset,” kata Prof Syamsul dalam keterangan yang diterima, Senin (4/8/2025).
Lebih lanjut, Ketua Prodi Doktor Studi Islam itu mengungkapkan, kegiatan riset yang telah dilakukan belum optimal dalam pengaplikasiannya sebagai pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan.
Hal ini mengindikasikan, hasil riset belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan esensial kebijakan pembangunan, atau pemerintah mungkin merasa cukup dengan menjalankan kebijakan pembangunan tanpa mengacu pada rekomendasi riset.
“Oleh karena itu, aktivitas riset hendaknya tidak hanya menjadi rutinitas akademis tanpa menyentuh aspek-aspek krusial dan relevan yang dapat dijadikan landasan kebijakan pembangunan,” jelas Prof Syamsul.
Dikatakan, perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis riset akan memberikan hasil yang berbeda dibandingkan dengan kebijakan yang disusun tanpa adanya riset pendahuluan untuk mengukur akurasi dan manfaat pelaksanaan dari sebuah kebijakan pembangunan.
Baca juga: Pakar Sejarah Malaysia Bahas Jejak Peradaban Islam di Pahang dan Hubungannya dengan Aceh
Menurut Prof Syamsul, sudah saatnya Aceh mengambil langkah inovatif dengan membentuk Lembaga Riset Daerah yang independen. Lembaga ini diharapkan dapat melakukan riset mendalam di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan, yang hasilnya akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Pembentukan lembaga ini merupakan langkah strategis untuk melakukan riset, analisis, dan publikasi terkait isu-isu pembangunan, ekonomi, politik, dan isu kontemporer lainnya di Aceh.
Keberadaan dari lembaga riset akan memberikan perspektif dan kajian kritis terhadap proses pembangunan, dengan mengintegrasikan peran berbagai lembaga yang ada dalam kebijakan pembangunan di Aceh.
“Dengan demikian, kebijakan pembangunan yang didukung oleh data dan analisis yang komprehensif akan lebih tepat sasaran dan efektif,” tutupnya.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.