Baca tanpa iklan
Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024.
Dalam penyampaian Nota Keuangan APBN 2026, Presiden RI Prabowo tidak menyebutkan adanya kenaikan gaji, artinya ini menunjukkan skema 8 persen masih tetap berlaku.
Pidato Presiden Prabowo hanya bicara soal kesejahteraan guru PNS, dosen hingga guru honorer.
Hal ini disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya tentang Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025) kemarin.
Di sana ia menyinggung soal alokasi anggaran di sektor pendidikan, utamanya untuk guru hingga dosen.
Lantas, seperti apa pernyataan lengkap Presiden Prabowo mengenai gaji PNS 2026 dalam pidato Presiden Prabowo kemarin?
Baca juga: Harga Emas Antam di Aceh Timur Merosot, Segini Harga Emas Hari Ini Per Gram
Kabar kenaikan gaji PNS 2026 di dalam pidato presiden hanya menyinggung kesejahteraan guru, termasuk guru non-PNS dan tunjangannya di daerah.
“Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS dan Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah disiapkan secara memadai,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Kebijakan tersebut lebih berfokus pada tenaga pendidik dan belum menyentuh ASN di sektor lain.
Dengan demikian, tidak ada pernyataan eksplisit mengenai kenaikan gaji PNS secara menyeluruh.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo lebih menekankan pada delapan agenda prioritas APBN 2026, di antaranya ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan.
Dalam pidato setebal 15 halaman itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
“APBN instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia,” ucapnya .
Fokus pada Delapan Agenda Prioritas
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah menekankan delapan agenda prioritas nasional, di antaranya:
- Ketahanan pangan dengan alokasi Rp164,4 triliun.
- Transisi energi bersih Rp402,4 triliun.
- Program Makan Bergizi Gratis Rp335 triliun.
- Pendidikan Rp757,8 triliun, terbesar sepanjang sejarah.
“APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera. Harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Presiden Prabowo.
Dengan demikian, meski isu kenaikan gaji PNS sempat ramai dibicarakan publik, pemerintah memilih fokus pada pembangunan prioritas nasional ketimbang menambah alokasi belanja pegawai di tahun 2026.
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Sri Mulyani: Tidak Ada Kenaikan Gaji PNS di 2026, Ini Alasannya