"Silpa Rp 1,2 miliar memang tidak bisa kita cairkan standar harga dari pusat lebih besar dari daerah. Sehingga tidak bisa kami tarik

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Nurhanisah SIP MM menyebutkan serapan anggaran hingga kini mencapai 88,46 persen.

Bahkan untuk tahun 2025 ini dinas tersebut mendapat jatah transfer dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) penambahan sebesar Rp 5 miliar.

Hal itu dikatakan Kadis DP3AKB Pidie, Nurhanisah di sela-sela pertemuan dengan Komisi IV DPRK Pidie di DPRK Pidie, Rabu (20/8/2025).

Penambahan dana ini karena dinas dinilai mampu merealisasikan program Bangga Kencana BKKBN yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas di Kabupaten Pidie.

Total dana diplotkan senilai Rp10.926.558.000 atau Rp 10,9 miliar, mampu dihabiskan senilai Rp9.665.145.869 (88,46 persen) dengan Silpa Rp1.261.412.131, dana BOKB yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2024.

Di sisi lain lain, ia mengaku terjadi silpa anggaran sebesar Rp 1,2 miliar yang tidak bisa terpakai.

“Iya terjadi silpa sebesar Rp1,2 miliar. Dana ini ditransfer oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI di Jakarta,” kata Nurhanisah .

Menurut Kadis DP3AKB Pidie ini silpa ini memang tidak bisa ditarik karena bisa berbenturan aturan.

"Silpa Rp 1,2 miliar memang tidak bisa kita cairkan standar harga dari pusat lebih besar dari daerah. Sehingga tidak bisa kami tarik karena ada pengalaman sebelum nya terjadi kelebihan pembayaran. 

Contohnya saja dalam biaya transportasi, pulsa. Kita pernah mengalami kekosongan pejabat di bidang tersebut, tidak ada pejabat 2023 kosong bidang tersebut. tidak berani lagi.

Jadi ada beberapa item tidak bisa ditarik terbentur aturan. Tapi untuk 2025 anggaran sudah bertambah Rp 5 miliar sudah berjalan," katanya.

Ketua Komisi IV DPRK Pidie Drs Tgk Abdullah Ali, menjelaskan pertemuan dengan dinas terkait membawahi komisi yang dipimpinnya rutin dilakukan pihaknya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV, Drs Tgk Abdullah Ali MPd membenarkan hasil cek pihaknya realisasi sudah dilakukan DP3AKB Pidie mencapai 88,46 persen sudah menempatkan aturan tidak ada benturan anggaran di bawah regulasi yang ada.