"Rp 1,74 triliun diberikan kepada wakil rakyat yang tidak merakyat. Pemerintahannya pun tidak mengerti apa itu efisiensi," tambahnya.

"Di tengah gonjang-ganjing 36.000 dosen, guru masih di taraf kemiskinan. Tapi di sisi lain, wakil rakyatnya begitu heboh, begitu tingkat tinggi pendapatannya, take home pay-nya Rp 100 juta, tapi rakyatnya sekitar 19 juta adalah pengangguran," paparnya.

Kemudian, Efriza juga menyoroti pemerintah yang menerapkan efisiensi anggaran pada sektor krusial, seperti pendidikan dan kesehatan.

Di saat yang bersamaan, kata Efriza, pemerintah juga berencana menaikkan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Efriza melempar sindiran, di tengah kemelut ekonomi yang mendera rakyat, anggota dewan justru tidak peduli, sebab mereka satu suara dan tetap dengan senang hati menerima gaji dan tunjangan dengan nilai fantastis tersebut.

"Anggota dewannya luar biasa, hidup nyaman, hidup tenang, tentram, dan mereka pun bisa dikatakan tidak lagi peduli terhadap rakyatnya. Kenapa saya bilang tidak peduli? Kita tidak dengar lagi perbedaan suara. Semuanya satu suara. Apa pun yang diinginkan presiden, apa pun yang diinginkan pemerintah, mereka. Partisipasi publik pun tidak hadir dalam sebuah legislasi," tandasnya.

Gaji Harian DPR RI Bisa Capai Rp 3 Juta, 15 Provinsi Punya UMP Under Rp 3 Juta

Saat anggota dewan bisa disebut-sebut bisa mendapat Rp 3 juta sehari untuk take home pay-nya, masih ada sejumlah provinsi di Indonesia yang memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) di bawah Rp 3 juta.

Di antaranya:

Sumatera Utara Rp 2.992.599 

Sumatera Barat Rp 2.994.193

Lampung Rp 2.893.070

Bengkulu Rp 2.670.039

Banten Rp 2.905.119

Jawa Barat Rp  2.191.238